Raker dengan Komisi II, Mendagri Ajukan Anggaran 2019 Rp 3 Triliun

Raker Komisi II dengan Mendagri dan Kepala BNPP (Foto: Ricad Saka/kumparan)

Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali.

Rapat dimulai pukul 10.30 WIB dengan diawali pemaparan Tjahjo terkait program kerja Kemendagri dan BNPP di tahun 2019. Termasuk penyampaian pagu indikatif di tiap direktorat jenderal di Kemendagri dan BNPP.

“Kemendagri dalam rangka untuk menyukseskan program-program di 12 unit kerja (ditjen), maka kami menyampaikan pagu indikatif sebesar Rp 3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2019,” kata Tjahjo dalam rapat tersebut, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6).

Namun, Tjahjo meminta agar Komisi II DPR memperhatikan pagu indikatif untuk Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) yang hanya sebesar Rp 237.395 miliar.

Menurut Tjahjo, anggaran kerja sebesar itu belum mencukupi untuk Ditjen Polpum di tahun 2019. Sebab, kata dia, Ditjen Polpum memiliki tugas dan tanggung jawab besar untuk mengkonsolidasikan keamanan pada Pileg dan Pilpres 2019.

“Bayangkan, ada pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Maka saya kira anggaran untuk di Polpum masih terbilang kecil. Saya minta kepada pimpinan Komisi II dan Banggar bisa menelaah hal ini,” ungkap Tjahjo.

Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Selain untuk konsolidasi pengamanan Pemilu 2019, Ditjen Polpum juga akan merealisasikan pencairan anggaran realisasi kenaikan dana untuk partai politik yang sebesar Rp 1.000 per satu suara sah.

“Polpum juga akan merealisasi dana parpol sesuai PP Nomor 1 tahun 2018 sebesar Rp 1.000 persuara sah. Dan juga pos-pos anggaran untuk ormas dalam rangka pemerintah menghadapi tahun politik. Jumlah ormas di kita itu 382.585 ribu, baik yang terdaftar di Kemendagri dan Kemenkumham, baik yang level provinsi dan kabupaten/kota sampai pada ormas cabang asing,” tuturnya.

Tjahjo juga mengungkapkan, untuk pagu indikatif BNPP dianggarkan sebesar Rp 193,698 miliar rupiah. Menurut Tjahjo, anggaran tersebut juga belum mencukupi untuk pembangunan 7 PLBN baru sesuai dengan permintaan daerah-daerah.

“Karena pembangunan PLBN-nya ditambah 7 kok anggarannya dikurangi. Kami hanya ingin mengusulkan itu saja sebagai bahan pertimbangan. Saya akan lapor ke Kementerian Keuangan juga Bappenas. Ini ada penambahan 7 PLBN maka untuk lebih cepat, pembangunan PLBN ini untuk bisa penambahan alokasi,” jelasnya.

Sementara untuk penambahan pagu indikatif BNPP, Tjahjo mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 30 miliar.

“Sudah dicek (lokasinya) dan akan dibangun oleh Kementerian PU, seperti di kecamatan Sota, di Merauke itu juga akan dibangun PLBN,” ungkapnya.

Menanggapi pemaparan Tjahjo, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan akan mempelajari pagu indikatif Kemendagri yang sebesar Rp 3 triliun lebih itu dengan Badan Anggaran DPR.

“Prinsipnya kami dengar akan segera mempelajari lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPR untuk bisa membahas dan memutuskan terkait pengajuan tambahan anggaran Kemendagri dan BNPP di RAPBN 2019,” pungkas Amali.