kumparan
4 Jun 2018 12:53 WIB

Rayu Demokrat Gabung Koalisi Keumatan, Gerindra Tawarkan Jatah Menteri

Fadli Zon (Foto: Jafrianto/kumparan)
Partai Gerindra berharap Partai Demokrat ikut bergabung dengan koalisi keumatan jika poros tersebut terbentuk di Pilpres 2019. Gerindra beralasan masuknya Partai Demokrat akan menambah dukungan suara demi menjamin kemenangan di 2019.
ADVERTISEMENT
Tak hanya itu, Gerindra juga berencana mengajak PKB untuk ikut bergabung. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menjelaskan komunikasi dengan sejumlah pengurus Demokrat terus dilakukan untuk memuluskan rencana koalisi.
"Nanti Insyaallah tentu kita harus dengan Demokrat kita ajak bicara, dengan PKB dengan yang lain. Ya kan nanti ada waktunya, saya kira nanti akan bisa komunikasi dengan baik, enggak ada masalah," kata Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).
Fadli menjelaskan, sebagai salah satu lobi-lobi untuk menggandeng Demokrat, bukan tidak mungkin partainya menawarkan posisi menteri. Wakil Ketua DPR ini menilai pembicaraan soal menteri merupakan hal yang wajar dalam lobi-lobi untuk memuluskan koalisi.
"Ya biasalah itu power sharing, tidak mungkin sendirian, tidak mungkin hanya ada satu yang untung, semua harus untung win-win. Power sharing seperti apa, jangan bicara nama-nama dululah, tapi apa pasti ada power sharing," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Untuk itu, dia menjelaskan, pengurus Demokrat dan Gerindra juga terus berupaya agar pimpinan masing-masing partai, Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto bisa bertemu.
"Baru komunikasi yang cairlah, ini kan silaturahim Ramadhan dan Idul Fitri nanti. Ya mungkin nanti ya kita atur waktunya. Saya kira apa ini apa nanti lebaran kita lihat," tandasnya.
Diketahui, wacana terbentuknya koalisi keumatan berasal dari adanya pertemuan bersama antara Prabowo Subianto, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais hingga Imam Besar FPI Rizieq Syihab saat berada di tanah suci Makkah untuk melakukan ibadah umrah bersama.
Koalisi keumatan sendiri terdiri dari Gerindra-PKS-PAN, dan PBB. Masing-masing partai memang belum secara resmi menyatakan sikap soal koalisi ini. Namun, koalisi keumatan dianggap menjadi salah satu alternatif untuk mengalahkan Jokowi di 2019.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan