news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Realisasikan Janji, Anies-Sandi Lepas Saham Pemprov di Perusahaan Bir

18 Mei 2018 3:11 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Produk dari PT. Delta Djakarta (Foto: deltajkt.thinkrooms.com)
zoom-in-whitePerbesar
Produk dari PT. Delta Djakarta (Foto: deltajkt.thinkrooms.com)
ADVERTISEMENT
Program serta janji-janji kampanye selama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 satu persatu direalisasikan oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Termasuk melepas seluruh saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).
ADVERTISEMENT
Saat kampanye Anies- Sandi menyatakan, pemilikan saham di PT Delta Djakarta tidak sesuai dengan visi dan misi Pemprov DKI Jakarta. PT Delta merupakan pemegang hak merek Anker Bir, Carlsberg, San Miguel, dan Stout. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 26,25% saham di perusahaan tersebut.
Rincinya, 23,34% milik Pemprov DKI Jakarta dan 2,91% milik BP IPM Jaya yang juga masih berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta.
Meski begitu, sebelum pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandi sempat menolak untuk berkomentar terkait pelepasan saham tersebut.
"Ini karena sangat sensitif, ini perusahaan publik, dan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Kita sebagai pemegang saham mestinya tidak memberikan komentar yang mungkin berpengaruh terhadap pergerakan harga saham," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selaran, Jakarta Pusat, Senin (23/10).
Sandiaga Uno di Pasar Induk Kramat Jati. (Foto: Moh Fajri/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Sandiaga Uno di Pasar Induk Kramat Jati. (Foto: Moh Fajri/kumparan)
Namun begitu, keinginan Sandi untuk merealisasikan janjinya diakui masih ada. Akhirnya, pada April 2018, Sandi kembali buka suara. Pemrov DKI Jakarta terus mengirimkan sinyal positif terkait pelepasan saham PT Delta Djakarta Tbk.
ADVERTISEMENT
“Kita melihat kemungkinan itu (melepas saham di PT Delta) semuanya terbuka, tapi kita enggak mau mendahului, berspekulasi sebelum kajian itu lengkap,” kata Sandi di Gedung Kemendikbud RI, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Sabtu, (7/4).
Dalam kesempatan tersebut, Sandi mengaku keuntungan yang didapatkan oleh Pemprov DKI dari PT Delta cukup tinggi. Tetapi penerimaan tersebut tidak sebanding dengan penerimaan Pemprov DKI dari bidang-bidang lainnya.
Lebih lanjut, Sandi mengungkapkan keputusan untuk melepas saham ini harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah melalui berbagai proses dan pertimbangan, Anies-Sandi akhirnya sepakat untuk lepas saham PT Delta Djakarta Tbk.
“Terkait dengan saham PT Delta. Kami ingin sampaikan bahwa antara saya dan Pak Gubernur memiliki keselarasan pikiran. Tapi yang sekarang kami jalankan adalah prosesnya, karena ini perusahaan terbuka,” ujar Sandi di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/4).
ADVERTISEMENT
Menambahkan Sandi, Anies mengatakan dalam proses pelepasan saham PT Delta Djakarta Tbk akan segera dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Meski proses persiapan pelepasan saham di pabrik bir itu terus bergulir, baik Anies maupun Sandi belum memastikan kapan langkah itu akan dilakukan.
“Kami sekarang lagi melakukan beauty contest untuk penasihat keuangan yang bisa memberikan masukan tentunya untuk perkara investasi kami di Delta Djakarta ini,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/4).
RUPS PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) (Foto: Novan Nurul Alam/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
RUPS PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) (Foto: Novan Nurul Alam/kumparan)
Sementara, dari keterbukaan informasi yang disampaikan PT Delta Djakarta Tbk. ke Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 25 April 2018 mendatang. Kesempatan ini bisa menjadi momentum bagi Pemprov DKI, untuk melepas 186.846.000 juta atau setara 23,4% saham mereka di perseroan.
ADVERTISEMENT
Selain itu, proses pelepasan aset tersebut juga harus melewati perizinan DPRD DKI Jakarta. Sandi menjelaskan, pada April lalu, persetujuan DPRD DKI Jakarta soal program miliknya itu tengah dibahas.
"Konsultasi kami kepada DPRD karena divestasi, tentunya harus mendapatkan izin dari DPRD. Itu akan memerlukan tahap-tahap tersendiri," ujar Sandi di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Kamis (26/4).
Dirinya juga memastikan dalam proses pelepasan saham PT Delta Djakarta Tbk. akan berjalan transparan, kredibel dan memenuhi persyaratan secara ekonomi juga hukum.
Untuk itu, pihak Pemprov DKI juga akan menunjuk konsultan terpercaya agar bisa mendapat masukan terbaik atas keputusannya.
"Kita akan membuat dan memastikan proses ini transparan dan sangat kredibel. Kita akan menunjuk tentunya pihak yang kredibel, transparan untuk memastikan mendapatkan valuasi terbaik atas kepemilikan saham kita," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (16/5).
ADVERTISEMENT
Sedangkan, DPR DKI Jakarta diwakili oleh Ketua Komisi C DPRD DKI, Santoso, angkat bicara soal program Anies-Sandi, dirinya mengatakan terkait keputusan Pemprov melepaskan saham dari PT Delta Djakarta Tbk. harus melalui proses rapat paripurna.
Melalui rapat paripurna, DPRD akan melakukan musyawarah. Namun, apabila belum mencapai kesepakatan bersama, maka akan dilakukan proses pemungutan suara seluruh anggota DPRD.
"Azas musyawarah mufakat tapi kan voting bukan hal yang tabu. Namanya DPRD persetujuan yang haduir harus 3/4 dari 70. Setelah itu harus ada voting di situ," kata dia
Anies Baswedan di Seminar Perpajakan  (Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Anies Baswedan di Seminar Perpajakan (Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan)
Namun demikian, menurut Santoso pelepasan itu merupakan komitmen Anies-Sandi menjalankan janji kampanyenya dan menghargai keputusan tersebut.
"Kita harus menghargai juga janji gubernur saat kampanye. Makanya nanti kalau sudah bersurat, karena saya pernah diskusi dengan salah satu pejabat yang menangani itu mereka menyampaikan belum ada director dari gubenur dan wagub soal rencana pelepasan ini," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Meski menimbulkan pro dan kontra, Anies-Sandi tak goyah, mereka terus akan mengabulkan janji kampanyenya tersebut. Sandi berpendapat, dari hasil pelepasan saham, Pemprov bisa merenovasi sekitar 60 gedung sekolah hingga membangun kawasan dagang untuk PKL juga sky bridge Tanah Abang.
"Kita mendapat hasil maksimal bisa langsung dirasakan masyarakat, kalau di atas Rp 1 triliun itu bisa membangun 60 gedung sekolah atau melakukan rehab 60 gedung sekolah, bisa membangun 1 atau 2 sekolah taraf internasional," kata Sandi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (17/5).
"Bisa membuka lapangan kerja dengan menghasilkan lokasi-lokasi yang menampung PKL. Kalau kita lihat sky bridge yang angkanya Rp25 milliar, bisa membangun berapa sky bridge itu. Itu bisa dilaksanakan langsung dan dirasakan masyarakat," imbuhya.
ADVERTISEMENT
Sandi melanjutkan, deviden (keuntungan pemegang saham) yang diterima terakhir ada sekitar Rp38 miliar. Sedangkan nilai yang dibidik pihaknya di atas Rp 1 trilun namun perlu waktu 50 tahun untuk mencapainya.
Ilustrasi Bir Holsten (Foto: www.holstenarabia.com)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Bir Holsten (Foto: www.holstenarabia.com)
Walaupun sudah melepas saham dari PT Delta, Sandi mengungkapkan, akan terus mengawasi peredara bir di Jakarta, tentunya dengan kebijakan dari Pemprov.
"Kami tetap mendapatkan data-data tentang perusahaan yang mendistribusikan minuman beralkohol. Itu juga kami dapat dari perusahaan lain yang juga tercatat di bursa," kata Sandi di Menko PMK, Jalan Merdeka Barat, Kamis (17/5).
Sandi melanjutkan, apabila Pemprov masih memegang saham di PT Delta Djakarta, Pemprov tidak dapat melakukan pengontrolan karena terikat dengan sebuah manajemen.
Sementara itu, PT Delta Djakarta Tbk membagikan dividen kepada pemegang saham sebesar Rp208 miliar dari keuntungan perusahaan tahun 2017 dan akan dibagikan pada 24 Mei 2018 mendatang.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan laporan tahunan Delta Djakarta tahun 2017, pemegang saham mayoritas dipegang institusi asing dan pemerintah DKI Jakarta. Institusi asing memiliki saham sebesar 58,33% dengan jumlah saham 467 juta lembar.
Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki saham sebesar 26,25% dengan jumlah 210 juta lembar saham. Dengan begitu, dividen yang diterima Pemprov DKI sekitar Rp 54,6 miliar.