Rekap Suara Masih Berjalan, KPU DIY Minta Pemda Sediakan Tenaga Medis

Tenaga medis dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malang memeriksa tekanan darah petugas Linmas yang berjaga saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kedungkandang, Malang, Jawa Timur. Foto: ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

Para petugas pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini masih disibukkan dengan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. KPU DIY berharap pemda dapat memfasilitasi tenaga kesehatan. Sebab, pihaknya mendapat laporan ada beberapa petugas yang sakit.

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan pemda untuk turut menyediakan tenaga medis di kecamatan-kecamatan. Tenaga medis disiagakan untuk mengantisipasi jika ada petugas yang kelelahan.

“Hari ini kami sudah upayakan untuk meminta bantuan dari pihak pemda agar bisa menyediakan tenaga medis yang cukup untuk rekan-rekan yang rekapitulasi di kecamatan,” kata Hamdan di kantornya, Selasa (23/4).

Permintaan bantuan tenaga medis bukan tanpa dasar. Menurutnya peyelenggaraan ini merupakan hajatan negara, di mana pemda juga bisa memfasilitasi kepentingan rekapitulasi sesuai dengan undang-undang.

“Pokoknya kita sedang minta bantuan pemda untuk membantu penyelenggara karena ini hajat nasional, hajat negara. Dan pemda memang di undang-undang bisa memfasilitasi itu untuk kepentingan menyelesaikan rekapitulasi,” jelasnya.

Tenaga medis dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malang memeriksa tekanan darah petugas penghitung suara saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kedungkandang, Malang, Jawa Timur. Foto: ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

Dari catatan KPU DIY, sudah ada lima petugas pemilu yang meninggal saat menjalankan tugasnya. Sementara itu tercatat ada 7 petugas lainnya yang sakit. Ia juga prihatin dengan kondisi tersebut dan telah melaporkannya ke KPU pusat.

“Kami turut prihatin dengan kondisi ini. Saya kira ini bagian perjuangan dari penyelenggara menunaikan tugas negara,” ujarnya.

Sementara untuk santunan, Hamdan mengaku menunggu keputusan dari KPU pusat yang masih menggodok besarannya bersama Kementerian Keuangan. Selain itu, ia menuturkan akan ada evaluasi secara nasional terkait banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.

“Diproses KPU RI nanti bentuknya seperti apa nanti kita upayakan sampaikan termasuk yang sakit juga meninggal, dua-duanya ada. Secara nasional tentu akan ada evaluasi. Kalau diketahui karena kelelahan, ada problem dengan rekap yang sangat panjang rekomendasi seperti apa tergantung ini kejadian seperti apa. Kesehatan atau pergantian tugas yang secara baik supaya tidak melelahkan,” tutup Hamdan.