Relawan Jokowi Minta Asman Abnur Dicopot karena PAN Dukung Prabowo

10 Agustus 2018 19:18 WIB
comment
9
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Prabowo dan Sandi foto bersama usai melakukan konfrensi pers di Gedung KPU, Jakrta, Jumat (10/8/2018). (Foto: Fanny Kusumawrdhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Prabowo dan Sandi foto bersama usai melakukan konfrensi pers di Gedung KPU, Jakrta, Jumat (10/8/2018). (Foto: Fanny Kusumawrdhani/kumparan)
ADVERTISEMENT
Posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang diisi politikus PAN Asman Abnur, digoyang. Penyebabnya, PAN memilih bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
ADVERTISEMENT
Di antaranya disuarakan oleh para relawan Jokowi yaitu Seknas Jokowi dan Arus Bawah Jokowi. Menurut mereka, sikap PAN sebetulnya sejak lama berada sebagai oposisi pemerintah, meski punya satu menteri di kabinet.
"PAN segera menarik Asman Abnur selaku Menpan atau yang bersangkutan mundur dari Kabinet Kerja pascapilihan politik PAN yang tidak dalam koalisi partai pendukung Presiden Jokowi," ucap Ketua Umum Arus Bawah Jokowi Michael Umbas, Jumat (10/8).
Umbas berharap PAN jangan memanfaatkan sikap Presiden Jokowi yang santun tidak melakukan reshuffle terhadap menteri PAN, justru PAN harusnya yang menyadari sendiri agar menarik menterinya dari kabinet.
Menpan RB, Asman Abnur (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Menpan RB, Asman Abnur (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
"Sikap politik PAN yang ambigu dan bermain 'dua kaki' jelas tidak menjunjung etika politik dan sesungguhnya memalukan dalam sistem demokrasi," tutur Umbas.
ADVERTISEMENT
"Oleh karena itu sekali lagi kami mendesak segera menarik Asman Abnur dari kabinet kerja," tegasnya.
Waketum PAN Hanafi Rais mengatakan, Asman bukan lagi milik partai saat menjadi pembantu presiden. Soal apakah Asman akan dicopot atau tidak, terserah presiden.
“Ketika ada menteri dari PAN masuk kabinet ini, itu kita istilahkan sebagai waqaf politik. Artinya itu sudah bukan lagi dimiliki sepenuhnya oleh partai, tapi tergantung penilaian presiden. Itu kan otonomi presiden untuk menentukan nasibnya seperti apa,” kata Hanafi di Gedung KPU, Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8).