Pencarian populer

Rentetan Drama Satu Tahun Pemerintahan Trump

Donald Trump ketika berpidato dalam acara USA Thank You Tour (Foto: Reuters)

Masa pemerintahan Donald Trump resmi menginjak usia satu tahun pada 20 Januari 2017. Bagi sebagian warga Amerika Serikat, terpilihnya Trump adalah sebuah mimpi buruk. Bukan hanya sebagian warga AS, dunia internasional tampaknya heran mengapa Trump bisa terpilih menjadi Presiden ke-45 di Amerika Serikat.

Seminggu sebelum pelantikan Trump tahun lalu (14/1/2017), 2.000 orang turun ke jalan memenuhi Monumen Martin Luther King Jr di ibu kota AS, Washington DC. Kerumunan yang terdiri dari kelompok minoritas seperti warga kulit hitam, imigran hispanik, dan muslim, berkumpul. Mereka memprotes terpilihnya Trump yang mereka anggap sebagai bigot--fanatik.

Salah satunya adalah Christopher Thomas-Beuer. Mahasiswa asal New Jersey ini ikut terjun ke dalam aksi Black Lives Matter untuk menunjukkan solidaritas sesama kulit hitam.

Ia, bersama ribuan massa yang hadir, takut jika AS dalam empat tahun ke depan bakal dirundung nestapa. “Menyaksikan sendiri bagaimana dia (Trump) akhirnya menjadi presiden, benar-benar sebuah momen mengerikan,” ucapnya kepada Associated Press.

Aksi protes Anti Trump di Washington DC. (Foto: REUTERS/Aaron Bernstein)

Ketakutan warga kulit hitam di AS, seperti yang dirasakan Thomas-Beuer, muncul karena perilaku Trump yang dikenal rasis. Selama kampanye, Trump beberapa kali menyinggung kelompok-kelompok minoritas dalam pidatonya soal kelompok kulit berwarna, para imigran, bahkan merendahkan perempuan.

Pada suatu kesempatan, Trump mengatakan bahwa imigran Meksiko adalah segerombolan pemerkosa. Selain itu, Trump pernah berjanji kelak akan memberlakukan “pelarangan total terhadap warga Muslim untuk masuk ke AS” dengan dalih keamanan nasional.

Citra Trump di mata kaum minoritas AS dan beberapa kalangan hancur lebur. Namun, Trump ternyata berhasil mengukir sejarah. Ia yang awalnya dipandang sebelah mata dan diprediksi kalah, mampu mengungguli musuhnya, politisi senior, Hillary Clinton.

Donald Trump menang setelah memperoleh 304 electoral vote, mengalahkan calon dari Partai Demokrat, Hillary Rodham Clinton, yang hanya meraih 227 electoral vote.

Lambaian tangan Donald Trump. (Foto: Jim Bourg/Reuters)

Setahun sudah Trump memegang tampuk kekuasaan di AS. Perjalanan kepemimpinanya tak bisa dibilang terlewati dengan baik-baik saja. Hampir semua kebijakan Trump menuai protes, mulai dari pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko, keluarnya AS dari Perjanjian Iklim Paris, hingga adu komentar terkait nuklir dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Un.

Kebijakan-kebijakannya yang kontroversial membuat Trump mencatat sejarah baru di AS: presiden dengan approval rating terendah di tahun pertamanya menjabat. Trump hanya memperoleh angka approval rating sebesar 40 persen, sementara rata-rata presiden sebelumnya meraih angka minimal 55 persen.

Masa aksi demonstrasi menolak Trump (Foto: Bryan Snyder/Reuters)

Wajah pemerintahan Trump akrab dengan protes terlihat sejak ia terpilih.

Upacara inaugurasi Trump dan wakilnya, Mike Pence, diwarnai dengan aksi demonstrasi masal bernama Women’s March. Aksi ini muncul akibat pidato-pidato Trump yang berisi ucapan yang sangat merendahkan perempuan.

Womens March merebak di seantero AS. Washington DC di hari itu seperti lautan berwarna merah muda ketika 597 ribu orang menghadiri Women's March sebagai simbol “melawan inaugurasi Trump”. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada mereka yang menyaksikan sumpah jabatan Trump, yaitu 193 ribu.

Dimotori oleh aktivis perempuan, Womens March menjadi muara keresahan bagi gerakan kulit hitam, imigran, muslim, dan kelompok minoritas lainnya. Di Los Angeles, tidak kurang dari 500 ribu orang mengikuti aksi unjuk rasa, 250 ribu massa di Chicago, 200 ribu orang di New York. Total lebih dari 2 juta orang di 161 kota di tujuh benua memprotes pelantikan Trump.

Pembangunan tembok diperintahkan Trump (Foto: Mike Blake/REUTERS)

Protes dari jutaan massa tak menghentikan Trump untuk naik takhta di Gedung Putih. Presiden satu ini tetap berkukuh akan mewujudkan janji kampanyenya untuk “mewujudkan kembali kejayaan Amerika” yang memicu kritik dan demonstrasi besar-besaran.

Lima hari setelah dilantik, Trump langsung membicarakan soal pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Aturan untuk merealisasikan tembok perbatasan ini ditandatangani pada 25 Januari 2017. Kondisi semakin memanas setelah Trump meminta pemerintah Meksiko membayar seluruh biaya konstruksi.

Sontak, hubungan Trump dengan Presiden Meksiko, Enrico Pena Nieto, merenggang. Pena Nieto menegaskan, “tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk membangun tembok”. Pertemuan antara keduanya hampir batal terjadi, meski akhirnya Nieto tetap terbang ke Washington dan berkunjung ke Gedung Putih.

Di minggu yang sama, Trump kembali menuai kecaman setelah menerbitkan perintah eksekutif yang melarang masuk warga negara dari tujuh negara mayoritas muslim atau yang biasa dikenal dengan Muslim Ban selama 90 hari.

Keluarga dari Timur Tengah tiba di Bandara JFK. (Foto: Andrew Kelly/Reuters)

Bagi Trump, kebijakan ini dibuat demi kepentingan nasional. “Melindungi negara kita dari masuknya teroris yang berasal dari luar negeri,” tulis perintah eksekutif tersebut. Setelah diberlakukan efektif, banyak imigran terjebak di bandara karena dilarang masuk. Kejadian ini langsung menimbulkan demonstrasi besar di beberapa bandara internasional di AS.

Upaya Trump ternyata tidak hanya mendapat perlawanan dari masyarakat, tapi juga pejabat setempat. Tekanan publik didengar oleh beberapa pengadilan tingkat negara bagian seperti New York dan Massachusetts. Dua negara bagian tersebut memulai “pembangkangan” terhadap kebijakan imigrasi pemerintah pusat.

"Make America Great Again"

Mengembalikan kejayaan Amerika menjadi mantra kampanye Trump. Tak hanya mengendap menjadi sebuah janji kampanye, Trump benar-benar mencoba mewujudkannya.

Slogan yang penuh semangat nasionalisme itu menuai protes. Persoalannya ada pada cara pandang terkait kejayaan itu sendiri dan bagaimana mewujudkannya.

Definisi kejayaan Amerika versi Trump dinilai terlalu proteksionis dan memanjakan dunia usaha. Trump berkomitmen untuk mengurangi beban dunia usaha dengan mengurangi fasilitas jaminan sosial. Akibatnya, program jaminan sosial--yang merupakan program warisan Obama--serta proyek riset isu lingkungan menjadi dikorbankan.

Trump juga menarik AS dari pakta perdagangan negara-negara Asia Pasifik, Trans-Pacific Partnership Agreement. Ia langsung berupaya menegosiasikan kesepakatan zona perdagangan bebas Amerika Utara, NAFTA.

Kemunduran juga terjadi di isu perubahan iklim. Sebelumnya, Trump pernah berkelakar bahwa perubahan iklim merupakan isu yang dibuat-buat. Kelakar ini menjadi ancaman nyata bagi isu perubahan iklim. Trump resmi menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris.

Demonstran Anti G20 (Foto: Reuters/Fabrizio Bensch)

Perjanjian Iklim Paris adalah upaya kolektif 147 negara untuk mengurangi emisi karbon dan menurunkan suhu Bumi sebanyak 2 derajat celcius. AS di bawah kepemimpinan Presiden Obama menandatangani perjanjian ini pada tahun 2016.

Mundurnya AS dari perjanjian membuat target Perjanjian Paris semakin sulit dicapai. Karena AS adalah penyumbang emisi karbon terbanyak kedua, setelah China, sebesar 14 persen.

Trump tidak melihat adanya urgensi sehingga AS harus ikut andil menangani pemanasan global. Baginya, kepentingan ekonomi AS lebih penting. Bagi Trump, “Mematuhi Kesepakatan Iklim Paris dapat mengakibatkan hilangnya 2,7 juta pekerjaan di Amerika pada tahun 2025,” seperti dikutip dari The New York Times.

Setelah mundur dari KTT Paris, puncaknya, Trump menghapus isu perubahan iklim dari cetak biru ancaman global yang dihadapi oleh AS pada 17 Desember 2017.

Memanaskan Politik Internasional

Selain ketakutan dari dalam negeri, gaya kepemimpinan serampangan Trump juga memicu kekhawatiran di luar negeri. Sebagai presiden negara sebesar AS, Trump memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas keamanan global.

Setelah perang dingin, kekuatan politik dunia menjadi multipolar di mana AS beradu pengaruh dengan poros lainnya, seperti Rusia dan China. Belum lagi rumitnya urusan pemberantasan terorisme.

Ujian penting yang harus dilalui politik luar negeri AS pada masa Donald Trump adalah perang Suriah. Perang sipil di Suriah tak kunjung membaik sejak 2011. Meski berlangsung antara pemerintah melawan oposisi Free Syrian Army, AS tidak bisa sepenuhnya lepas tangan dari perang ini. AS terlibat di belakang FSA yang melawan pemerintahan Bashar al-Assad--yang bersekutu dengan Rusia.

Konflik Suriah (Foto: AFP/Abdulmonam Eassa)

Keberadaan dua kekuatan besar ini membuat tenaga masing-masing pihak tidak pernah habis untuk saling menyerang. Sebanyak 470 ribu masyarakat tewas dan memicu arus pengungsi sebanyak 4,8 juta jiwa.

Ketika serangan udara militer pemerintah Suriah di Provinsi Iblid menewaskan 80 orang menggunakan senjata kimia, AS menuruti amarahnya dengan merespons lewat serangan mendadak.

AS menerbitkan perintah serangan pada Jumat, 7 April 2017, dini hari. Kapal tempur yang berlabuh di Laut Mediterania Timur lalu menembakkan 60 rudal ke arah pangkalan udara Al-Shayrat milik pemerintah Suriah.

Aksi serangan itu justru memperkeruh hubungan Trump dengan oposisi politiknya di Timur Tengah. Rusia menganggap hal tersebut sebagai “satu langkah menuju perang dunia”. Iran ikut mengutuk aksi AS sebagai “aksi sepihak yang mengancam stabilitas kawasan”.

Trump menciptakan kondisi pelik dalam posisinya menghadapi Rusia. Padahal, salah satu janji politik Trump adalah meredakan ketegangan yang selama ini mewarnai hubungan Washington dengan Moskow.

Ilustrasi kapal perang meluncurkan rudal tomahawk. (Foto: wikimedia commons)

Sir Tony Brenton, pakar politik internasional sekaligus mantan Dubes Inggris untuk Moskow, beranggapan bahwa insiden di Suriah adalah “titik nadir hubungan AS dan Rusia setelah Perang Dingin”. Suasana yang tegang ini kemudian menjadi bumbu menyambut perjumpaan pertama antara Trump dan Putin yang terjadi pada 7 Juli 2017 dalam gelaran KTT G20 di Hamburg.

Perjumpaan mereka tampaknya tidak setegang bumbu cerita di luar. Keduanya terlihat berjabat tangan mesra dan menjalani pertemuan bilateral selama dua jam. Kedua pemimpin bahkan bisa mengklarifikasi beberapa isu sensitif seperti konflik Suriah hingga penyadapan kampanye. Setelah itu, hubungan keduanya naik turun.

Pertemuan Trump dan Putin. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Trump sepertinya sulit untuk melunak terhadap para pemimpin yang ia anggap musuh. Selain Rusia, politik luar negeri AS sering mengalami benturan kepentingan seperti China dan Korea Utara. Relasi antagonis AS dengan Korea Utara yang paling terlihat dalam setahun terakhir.

Donald Trump versus Kim Jong Un, menjadi dua nama yang terus menjadi pembicaraan dunia internasional. Kim Jong Un--dengan uji rudal dan nuklirnya--terus mengancam Korea Selatan dan Jepang, yang notabene merupakan sekutu AS di Asia Timur.

Sepanjang 2017, Korut melancarkan 23 rudal dalam 16 percobaan sejak Februari 2017. Percobaan misil bahkan sempat melewati teritori Jepang. Di mata Trump dan sekutunya, uji coba misil adalah provokasi.

Trump dan Kim Jong Un seringkali bertukar umpatan. Dalam pidato di PBB pada September 2017, Trump menganggap uji coba senjata nuklir justru membuat Korut tengah “melalui jalan menuju kehancuran”. Jong Un tak kalah garang membalas kelakar Trump dengan menyebutnya “Dotard”.

Hingga detik ini, belum ada titik terang kapan perang urat syaraf antara dua presiden ini akan berakhir.

Tidak hanya “merawat” kebencian dengan musuh tradisionalnya, Trump juga kerap memicu kemarahan negara lain yang tak bermasalah. Keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, misalnya, memicu kemarahan warga dunia.

Pada 8 Desember 2017, Trump membuat keputusan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta Kedubes AS di Tel Aviv untuk pindah. Kebijakan ini diambil sebagai penegasan kebijakan luar negeri AS sejak Israel berdiri tahun 1948.

Trump juga mengaku bahwa kebijakan ini diambil untuk merealisasikan perdamaian antara Israel dan Palestina. “AS tetap berkomitmen untuk memfasilitasi upaya perdamaian antara kedua negara,” ucap Trump ketika membacakan keputusan pengakuan Yerusalem pada 6 Desember 2017.

Sontak kebijakan ini direspons penuh amarah oleh masyarakat dunia, terutama negara Islam. Warga Palestina kembali tersulut emosinya lantaran kebijakan Trump dan menggelar demonstrasi di kota-kota yang berbatasan dengan Israel.

Meski diprotes oleh banyak negara, Trump justru melawan balik. Dalam voting Sidang Umum PBB mengenai penolakan keputusan AS, Trump--lewat Dubes AS untuk PBB--menyatakan bahwa negara-negara yang menyudutkan AS akan menerima akibatnya.

Presiden AS Donald Trump (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Sebuah tulisan sepanjang 2.000 kata barangkali tidak akan cukup untuk menggambarkan sepak terjang Trump yang penuh kontroversi sebagai Presiden AS. Ketakutan banyak pihak bahwa pemimpin ini akan menunjukkan "kegilaannya" sementara tidak terbukti. Entah tidak akan terbukti, atau belum terjadi saja.

===============

Simak ulasan mendalam lainnya dengan mengikuti topik Outline!

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.55