Reorganisasi TNI Dinilai Tak Menguntungkan Jokowi Secara Elektoral

(kiri ke kanan) Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto, Ketua Imparsial, Al Araf, Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri. Foto: Muhammad Darisman/kumparan

TNI berencana melakukan restrukturisasi dan reorganisasi dengan merevisi UU TNI. Hal itu meliputi penempatan militer ke jabatan sipil, seperti kementerian, penambahan unit serta struktur baru TNI, peningkatan status jabatan, hingga perpanjangan usia pensiun Bintara dan Tantama. Wacana itu menurut LSM Imparsial wajar dilakukan oleh institusi termasuk TNI. Namun, restrukturisasi dan reorganisasi TNI tidak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI, apalagi sampai mengembalikan otoritarian TNI. Khusus soal rencana penempatan anggota militer aktif dalam jabatan sipil, bisa berdampak pada politik elektoral. Penilaian yang muncul kemudian di masyarakat menilai hal ini siasat meningkatkan elektoral. “Hal ini konsekuensi Perpres tahun 2016, apakah ini politis, bisa iya bisa tidak. Kalau misalkan ini menimbulkan diskusi yang mengarah pada mobilisasi militer untuk politik, dia menjadi negatif,” ujar Ketua Imparsial, Al Araf, dalam diskusi di kantor Imparsial, Jakarta Selatan, Rabu (6/2).

Pasukan TNI berbaris saat apel Foto: R Rekotomo/Antara Foto

Ia menilai, restrukturisasi dan reorganisasi TNI perlu dikaji secara mendalam. Kebijakan menempatkan militer di sipil serta memperpanjang usia pensiun bisa menimbulkan sentimen negatif masyarakat terhadap Jokowi selaku yang mengesahkan revisi UU TNI tersebut. “Kalau presiden menyetujui militer menduduki jabatan sipil, revisi UU TNI, pasti masyarakat menolak karena itu kemunduran reformasi, kalau terkait jabatan sipil. Jadi enggak menguntungkan buat Jokowi,” ujar Al Araf. Lain halnya jika ide merestrukturisasi itu adalah peningkatan kekuatan tempur, armada militer, serta membangung integritas, menjadi hal yang menguntungkan Jokowi. Selain itu, ide menerapkan zero growth yang bertujuan mengatasi kesenjangan struktur TNI, lalu merit system yang mengontrol soal pemilihan petinggi TNI berbasis kompetensi dan bukan karena unsur pilihan politik, juga akan menimbulkan penilaian positif masyarakat terhadap Jokowi.