Revisi UU MD3, PDIP Siapkan Ahmad Basarah Jadi Wakil Ketua MPR

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (Foto: Intan Alfitry Novian/kumparan)

Kursi pimpinan MPR akan bertambah setelah revisi UU MD3 disahkan oleh sidang paripurna DPR. Penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR ditujukan bagi Fraksi PDIP selaku partai pemenang pemilu.

PDIP sendiri saat ini sudah menyiapkan nama untuk duduk dalam jajaran pimpinan MPR jika revisi UU MD3 sudah disahkan. Salah satu nama yang muncul adalah Ahmad Basarah.

"Kemudian di MPR ada nama Pak Ahmad Basarah," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada kumparan (kumparan) di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).

Penunjukan Ahmad Basarah ini bukan tanpa sebab. PDIP mempertimbangkan para kader yang punya pengalaman kuat dalam pengelolaan tata kenegaraan sehingga bisa menjalankan amanat itu.

"Ya karena semuanya menyatakan siap ditugaskan. Politik ini membuka ruang diferensiasi masing-masing kader. Ada sosok punya pengalaman kuat dalam aspek-aspek tata negara dan pemerintahan," lanjut dia.

Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah (Foto: Rosa Panggabean/Antara Foto)

Namun hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut soal kepastian nama tersebut. Karena saat ini PDIP masih menunggu revisi UU MD3 selesai.

"Tapi kami belum bahas itu, orang fundamen (revisi UU MD3) saja belum ada. Setelah semua beres baru kami berbicara. Jangan berbicara calon tapi UU belum ada," ucap Hasto.

Sebelumnya, di tempat yang berbeda, Ketua MPR Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa dirinya setuju jika Ahmad Basarah menjadi Wakil Ketua MPR. Zulkifli menilai Basarah memahami dengan jelas ideologi pancasila.

"Apalagi kalau di MPR teman saya itu, sahabat saya itu, kita sebutnya Profesor Pancasila Ahmad Basarah. Saya senang sekali, kami kalau bisa Ahmad Basarah misalnya menjadi salah satu pimpinan MPR," tegas Zulkifli Hasan.

Sebagai gambaran, saat ini kursi pimpinan MPR berjumlah 5 orang. Ketua MPR dijabat oleh Zulkifli Hasan dari Fraksi PAN sementara wakilnya ada empat yaitu Oesman Sapta Odang dari Hanura, Mahyudin dari Golkar, Hidayat Nur Wahid dari fraksi PKS hingga EE Mangindaan dari Fraksi Demokrat.