news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Revolusi Industri 4.0, Jokowi Prioritaskan Tekan Ketimpangan

18 November 2018 20:30 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo hadiri KTT APEC 2018 Papua Nugini di APEC Haus, Minggu (18/11/2018). (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres)
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo hadiri KTT APEC 2018 Papua Nugini di APEC Haus, Minggu (18/11/2018). (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres)
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo mengungkapkan betapa pentingnya menekan ketimpangan dalam era globalisasi saat berbicara di KTT APEC 2018 di Papua Nugini. Menurut dia, jika ketimpangan tak bisa diatasi dengan baik, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan reaksi negatif terhadap globalisasi.
ADVERTISEMENT
"Kalau kita mau bicara pembangunan yang inklusif jelas kita harus bicara mengenai Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian," kata Jokowi saat Working Lunch: Promoting Inclusive Growth in The Digital Age, dalam keterangan dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Minggu (18/11).
Jokowi menuturkan, berdasarkan data 2017 di Indonesia terdapat 62,9 juta unit usaha. 6 juta UMKM di antaranya sudah melakukannya secara online. Melihat begitu pesatnya kegiatan perekonomian dengan menggunakan teknologi, dari situlah Jokowi melihat ketimpangan dapat teratasi.
Terlebih, saat ini dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0, yang bisa membuka peluang lebih besar untuk menyesuaikan orientasi pembangunan.
“Dalam 30 tahun mendatang, dalam visi APEC Post Bogor, pengurangan ketimpangan harus mendapat prioritas,” tutur Jokowi.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Jokowi menilai setiap manusia harus diberdayakan dalam hal pembangunan. Sehingga, setiap warga negara berhak untuk ikut berkontribusi dan merasa jadi bagian dari pembangunan.
Maka dari itu, Jokowi mengatakan, Indonesia telah menyusun peta jalan Kebijakan Ekonomi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia tahun 2017-2025 sebagai bagian untuk memberdayakan warga negaranya. Ia juga berjanji pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan investasi untuk sumber daya manusia.
“Untuk memaksimalkan manfaat ekonomi digital, reformasi struktural harus dilakukan. Reformasi ini diperlukan untuk meningkatkan investasi di bidang ekonomi digital, pemberdayaan UMKM, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang digital ready,” pungkas Jokowi.