RI Suarakan Ekonomi Digital pada KTT G20 di Argentina

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) di KTT G20 Argentina. (Foto: Dok Setwapres)

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyuarakan pentingnya pengembangan ekonomi digital pada hari pertama KTT G20 yang diselenggarakan di Buenos Aires, Argentina. Pertemuan G20 dilangsungkan dari 30 November hingga 1 Desember 2018.

JK menyebut, ekonomi digital adalah model bisnis yang inovatif untuk pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan inklusif keuangan.

“Era digital telah mengubah hidup kita, sehingga kita harus memastikan semua manfaat era digital ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat,” ujar JK di depan para pimpinan negara anggota G20, seperti dikutip dari keterangan pers Tim Media Wapres.

Para pemimpin negara saat berfoto di KTT G20 Argentina. (Foto: Dok Setwapres)

Sebelum G20, tema ekonomi digital juga menjadi salah satu fokus pada pertemuan tahunan IMF/WB Oktober 2018 lalu di Bali.

Sementara tema KTT G20 kali ini adalah Building Consensus for Fair and Sustainable Development dengan penekanan pada tiga pilar prioritas utama, yaitu infrastruktur untuk pembangunan, peningkatan keterampilan digital untuk masa depan, dan masa depan pangan yang berkelanjutan, menurut JK seiring dengan kepentingan Indonesia.

JK mengatakan, RI akan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai motor pertumbuhan ekonomi, meminimalisir dampak negatif dan memanfaatkan perubahan teknologi untuk mendorong pertumbuhan inklusif.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua dari kiri) di KTT G20 Argentina. (Foto: Dok Setwapres)

KTT G20 adalah pertemuan tingkat kepala negara dan pemerintah yang diadakan setiap tahun dan beranggotakan 19 negara dan 1 kelompok regional (Uni-Eropa). G20 secara kolektif mewakili 85% GDP dunia, 75% perdagangan global, dan 2/3 penduduk dunia.

G20 merupakan forum negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang terbentuk sejak 1999. Awalnya G20 adalah pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank. Sejak tahun 2008, G20 meningkat menjadi forum tingkat kepala negara/pemerintah.