Ridwan Kamil Inginkan Pemekaran Wilayah di Jawa Barat

Ridwan Kamil ikuti upacara pedang pora iringi pelepsan Pj Gubernur Jabar M. Iriawan, Kamis (6/9/2018). (Foto: Muhammad Iqbal/kumparan)

Pemekaran wilayah di Jawa Barat menjadi salah satu prioritas utama Ridwan Kamil sebagai gubernur. Ia mengaku jumlah daerah administrasi di Jawa Barat tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang mencapai 48 juta jiwa.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sejumlah warga Jawa Barat mengeluh soal akses dalam membuat surat-surat administratif. Kondisi tersebut, dianggap sebagai bentuk ketidakadilan politik.

“Penduduk banyak, daerah sedikit. Cara mengurus riweuh (repot). Sok dengar curhatan. Rata-rata ngeluh jauh, riweuh. Diselesaikan dengan cara-cara biasa tidak bisa. Caranya dengan pemekaran. Berapa jumlahnya harus dibahas dulu dengan dewan,” kata Ridwan Kamil selepas acara serah terima jabatan di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (6/9).

Ia mencontohkan, ada masyarakat yang mengeluhkan soal mengurus KTP harus menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari. Ridwan menganggap masalah tersebut disebabkan tidak sesuainya jumlah daerah adminisitratif dengan jumlah penduduk.

“Jadi, penduduk banyak daerah sedikit. Maka jangan heran ngurus KTP delapan jam. Bisa habis dua hari untuk urusan sederhana. Jumlah daerah pengaruhi jumlah uang dari pusat. Uang pusat ke per kapita per penduduk di biayai Rp 1 juta di Jatim. Jabar hanya 600 ribu karena daerah sedikit,” katanya.

Ridwan Kamil ikuti upacara pedang pora iringi pelepsan Pj Gubernur Jabar M. Iriawan, Kamis (6/9/2018). (Foto: Muhammad Iqbal/kumparan)

Ridwan membandingkan Jawa Barat dengan Sumatera Utara yang memiliki wilayah administratif sebanyak 33. Padahal, penduduk Sumatera Utara hanya sepertiga dari jumlah penduduk di Jawa Barat, sebanyak 48 juta jiwa.

“Contoh Sumut penduduk 12 juta daerahnya 33, uang mengucurnya lebih banyak, 33 kali. Kita hanya 27 untuk 48 juta penduduk. Jadi jawabannya diperjuangkan, didiskusikan berapanya nanti,” katanya.

Namun, pemekaran ini nampaknya akan berbenturan dengan instruksi presiden yang akan memperpanjang moratorium pembentukan daerah otonomi baru di tingkat provinisi maupun kota/kabupaten. Namun, Ridwan Kamil optimistis hal tersebut bisa dikoordinasikan dengan pemerintah pusat

“2019 ada momentum Pilpres juga, kami aspirasikan,” kata dia.