Rusia Pekerjakan Ribuan Warga Korut, Pelanggaran Atas Sanksi PBB

Suasana kota Pyongyang, Korea Utara (Foto: North Korea's Korean Central News Agency via Reuters)

Rusia dilaporkan telah mempekerjakan ribuan warga Korea Utara dalam setahun terakhir. Tindakan Rusia ini dianggap sebagai pelanggaran atas sanksi PBB terhadap program nuklir Korut.

Diberitakan Reuters, hal ini terungkap dalam penelusuran Wall Street Journal (WSJ) yang diterbitkan pada Kamis (2/8).

Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri Rusia yang diperoleh WSJ, ada lebih dari 10 ribu pekerja baru dari Korea Utara di Rusia pada September lalu. Sementara ada 700 izin kerja baru bagi pekerja dari Korut tahun ini.

Padahal pada September tahun lalu PBB mengeluarkan sanksi baru yang melarang mempekerjakan warga Korut. Sanksi ini dijatuhkan demi menghentikan aliran dana masuk ke Korut untuk pengembangan senjata nuklir mereka.

Setelah PBB menjatuhkan sanksi tersebut, Kuwait, Polandia, dan negara-negara lainnya langsung menghentikan penerbitan visa untuk pekerja Korut.

Penelusuran WJS juga menunjukkan perusahaan yang mempekerjakan warga Korut di Rusia adalah milik patungan warga kedua negara. Hal ini satu lagi pelanggaran sanksi PBB oleh Rusia.

Gemerlap St Petersburg Saat Malam Hari. (Foto: Flickr / Svetla (ribonka 78))

Menurut seorang pengusaha di St. Petersburg kepada WSJ, kehadiran ribuan pekerja Korut membantu pembangunan infrastruktur di kota tersebut. Pekerja Korut lebih dipilih karena mereka pekerja keras dan sedikit beristirahat.

Dia mengatakan, para pekerja konstruksi dari Korut datang ke tempat kerja setiap pukul 7 pagi dan bekerja hingga pukul 10 malam, bahkan hingga tengah malam. Mereka hanya beristirahat dua kali masing-masing setengah jam untuk makan nasi dan ikan kering.

"Mereka bekerja hingga ambruk," kata pengusaha tersebut.

Gaji pekerja itu tidak langsung sampai ke tangan mereka, melainkan melalui perusahaan penyalur tenaga kerja dari Korut. Pengguna jasa di Rusia per bulannya membayar ke perusahaan penyalur tersebut sekitar 100 ribu rubel atau lebih dari Rp 22 juta per pekerja.

Sementara itu upah pekerja di sektor konstruksi rata-rata adalah 16 ribu hingga 20 ribu rubel (Rp 3,6 juta - 4,5 juta) per bulan.

Sebagian besar uang gaji tersebut disalurkan ke pemerintahan Kim Jong-un di Korut. Menurut berbagai laporan, penyaluran tenaga kerja ke luar negeri menguntungkan Korut hingga USD 2 miliar atau hampir Rp 30 triliun per tahun.