RUU Antiterorisme Disahkan, Gerindra Minta Tak Ada Lagi Salah Tangkap

Raker Panja RUU Antiterorisme dengan Pemerintah (Foto: Ferio Pristiawan/kumparan)

Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Wenny Warouw sangat berharap besar pada aparat setelah nantinya RUU Antiterorisme disahkannya. Dia meminta tidak ada lagi kejadian salah tangkap dari aparat penegak hukum terhadap masyarakat yang diduga teroris.

Sebab, dalam definisi terorisme yang telah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah memuat unsur motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan.

"Ke depan jangan ada salah tangkap lagi. Dengan definisi terorisme memenuhi motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan maka bisa ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana terorisme," ujar Wenny kepada wartawan, Jumat (25/5).

Selain itu, pihaknya juga mendukung pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Karena dengan begitu, terorisme bisa cepat ditumpas dengan tambahan kekuatan dan sumber daya dari TNI.

Tetapi, operasionalisasi pelibatan TNI harus memiliki pijakan hukum, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

"Kita yakin dengan sumber daya yang profesional dari TNI dan Polri, terorisme bisa ditumpas," ucapnya.

Ia meminta agar masyarakat tidak perlu takut atau ngeri mendengar keterlibatan TNI dalam kaitan penanganan terorisme. Hal ini, kata Wenny, tidak akan membawa kondisi Orde Baru hadir kembali di kehidupan masyarakat dan pelanggaran HAM terjadi secara masif.

"Oh tidak, tidak. Itu kan hanya persepsi saja. Kita juga tidak ingin Orde Baru kembali. Jadi masyarakat tidak usah takut. Sumber daya TNI kita sudah profesional, saya yakin tidak ada pelanggaran HAM atau apa yang ditakutkan itu," pungkasnya.

DPR dan Pemerintah sudah sepakat dengan untuk membawa RUU Antiterorisme ini ke paripurna. RUU Antiterorisme akan disahkan pada Paripurna yang akan digelar Jumat (25/5).