Saat 2 Kelompok Massa Demo Bersamaan di Depan Gedung Sate Bandung

Gerakan Mahasiswa Jabar Menggugat dan Aliansi Massa Rakyat Simpatik (Asik) menggelar aksi di Gedung Sate pada Kamis (17/10/2019). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Gerakan Mahasiswa Jabar Menggugat dan Aliansi Massa Rakyat Simpatik (Asik) menggelar aksi demo di Gedung Sate pada Kamis (17/10). Meskipun berbeda isi tuntutan, masing-masing massa menyampaikan secara tertib.

Pantauan kumparan, Gerakan Mahasiswa Jabar Menggugat terlebih dahulu melakukan long march menuju Gedung Sate. Sementara, massa Asik yang mengenakan pakaian dominan hitam telah berkumpul di lokasi sejak pukul 16.00 WIB.

Ketika tuntutan disampaikan, polisi dan TNI melakukan penjagaan di sejumlah titik. Massa Asik terlihat menggelar pentas seni di Gedung Sate melalui lagu dan puisi diiringi alat musik.

Jalan Diponegoro sempat ditutup polisi ketika dua kelompok massa menyampaikan tuntutan sehingga dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Ketua BEM Universitas Telkom dari Gerakan Mahasiswa Jabar Yusuf memastikan, akan terus melakukan pengawalan pada pemerintah.

Gerakan Mahasiswa Jabar Menggugat dan Aliansi Massa Rakyat Simpatik (Asik) menggelar aksi di Gedung Sate pada Kamis (17/10/2019). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Menurut Yusuf, mahasiswa merupakan oposisi pemerintah yang perlu memberi kritik dan masukan kepada pemerintah. Dia pun meminta pemerintah agar berpihak kepada rakyat bukan elit politik

"Dengan ini gerakan mahasiswa Jawa Barat menggugat akan serius dan mengontrol pemerintah karena kita mahasiswa adalah oposisi serius pemerintah," kata Yusuf.

Massa Gerakan Mahasiswa Jabar menggugat membubarkan diri dengan tertib setelah tuntutan disampaikan. Mereka berjalan kaki membubarkan diri sambil meneriakkan yel-yel.

"Hati-hati, hati-hati, hati-hati provokasi," ujar massa demo dari Gerakan Mahasiswa Jabar.

BEM SI wilayah Jabar memberi pernyataan sikap di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Kamis (17/10/2019). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Sementara itu, Juru Bicara dari Asik Abdul menuturkan, tuntutan disampaikan secara tertib melalui musik dengan panggung rakyat. Menurut dia, aksi kali ini penting dilakukan untuk meningkatkan kembali eskalasi pasca peristiwa penusukan terhadap Wiranto.

"Aksi hari ini adalah dari aksi musik panggung kerakyatan untuk mengkampanyekan kembali isu isu yang sempat turun pasca peristiwa nasional yang terjadi seperti penusukan Wiranto menjelang pelantikan presiden," ujar dia.

"Aksi ini untuk mengkampanyekan kembali rancangan Undang-Undang yang cacat hukum ini juga merugikan rakyat di aksi aksi kemarin itu perlu diusut dan dihukum seberat beratnya bagi pelaku," lanjut dia.

BEM SI wilayah Jabar memberi pernyataan sikap di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Kamis (17/10/2019). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Abdul mengungkapkan, poin tuntutan yang disampaikan masih sama dengan sebelumnya yakni 7+1. Dia mengatakan, ada hal-hal genting yang patut dituntaskan menjelang ataupun setelah pelantikan presiden.

"Tuntutan kita masih sama 7+1. Intinya kita mau menegaskan kembali pasca pelantikan DPR menjelang pelantikan presiden dan hal-hal yang terjadi di situasi nasional hari ini ya jangan lupa RUU itu belum dibatalkan," ucap dia.

Adapun lalu lintas di Jalan Diponegoro telah dibuka kembali oleh polisi sekitar pukul 17.40 WIB. Lalu lintas kembali normal.

Berikut ini tuntutan demo Gerakan Mahasiswa Jabar Menggugat:

1. Menuntut pemerintah untuk berpihak kepada rakyat daripada kepentingan elit;

2. Menolak segala bentuk pembungkaman aspirasi;

3. Menuntut pemerintah untuk menghentikan tindak represif dan menjamin keselamatan rakyat;

4. Mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kematian demonstran dan korban konflik Papua;

5. Mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan kedaulatan rakyat;

Gerakan Mahasiswa Jabar Menggugat dan Aliansi Massa Rakyat Simpatik (Asik) menggelar aksi di Gedung Sate pada Kamis (17/10/2019). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Sementara, tuntutan 7+1 yang disampaikan oleh Asik antara lain:

1. Menolak RKUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan. Batalkan UU KPK, RUU KKS. Cabut UU PSDN. Sahkan RUUPKS, Sahkan RUU PRT;

2. Batalkan pimpinan KPK bermasalah;

3. Menolak TNI & Polri menempati jabatan sipil;

4. Stop militerisme di Papua dan daerah lain. Bebaskan tahanan politik Papua segera!;

5. Hentikan kriminalisasi aktivis;

6. Hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan korporasi, pidanakan korporasi pembakaran hutan dan cabut izinnya;

7. Tuntaskan pelanggar HAM dan adili penjahat HAM yang duduk di kekuasaan;

8. Bentuk tim independen untuk menginvestigasi dan mengadili aparat pelaku kekerasan;