Saat Pemilu Bentrok dengan Ritual Keagamaan di Flores Timur

28 Maret 2019 20:37 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi pemilu. Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi pemilu. Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru
ADVERTISEMENT
Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gehe Hadjon mendatangi Kantor KPU RI, Menteng, Jakpus, Kamis (28/3). Kedatangan Antonius itu adalah untuk mempertanyakan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang berbarengan dengan upacara keagamaan terkait Paskah, Semana Santa di Flores Timur.
ADVERTISEMENT
Semana Santa merupakan kegiatan keagamaan yang digelar selama sepekan menjelang Paskah, atau mulai 14 April hingga 20 April mendatang. Rangkaian upacara itu terdiri dari Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, hingga perayaan Paskah.
"Ini bukan persoalan Pemilu 2019 saja, ini soal kehidupan berbangsa dan bernegara, karena ketika tanggal 17 April ditetapkan, itu sudah menjangkau sekian hari yang jadi tradisi yang harus kita laksanakan," kata Antonius di lokasi, Kamis (28/3).
"Ketika ditetapkan tanggal 17 April, itu akan berdampak dengan keseluruhan kegiatan yang kita buat selama 5 hari itu," imbuhnya.
Bupati Flores Timur, Antonius Hubertus Gege Hadjon (kiri) bersama Ketua KPU, Arief Budiman (kanan) di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (28/3). Foto: Fadjar Hadi/kumparan
Antonius menjelaskan, kasus bentrok antara Semana Santa dengan pemilu sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya, yaitu pada Pemilu 2009 lalu. Saat itu, akhirnya jalan keluar yang dipilih adalah menunda proses pemilu khusus di wilayah Flores Timur.
ADVERTISEMENT
Namun, setelah berdiskusi dengan Polri, Bawaslu, dan KPU, akhirnya seluruh pihak sepakat tidak ada perbedaan waktu penyelenggaraan pemilu dan penghitungan suara di Flores Timur. Sebab, menurut Antonius, ini adalah pemilu serentak pertama yang tidak bisa dilewatkan.
Ilustrasi Salib memperingati Paskah. Foto: Pixabay
"Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, lalu ini kan Pemilu serentak pertama, sehingga kami tadi sepakat ya kita jalankan apa yang diputuskan ini," ucap Antonius.
Meski demikian, Antonius berharap kasus serupa tidak akan terulang di pemilu-pemilu selanjutnya. Sebab, meski memilih pemimpin negara adalah hak masyarakat Indonesia, namun menurut Antonius, masalah ibadah juga tidak bisa dikesampingkan.
"Tapi yang paling penting, ini persoalan kita, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ke depan tidak boleh seperti ini," tutup Antonius.
Teknis Pemilu di Flores
Bupati Flores Timur, Antonius Hubertus Gege Hadjon (kiri) bersama Ketua KPU, Arief Budiman (kanan) di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (28/3). Foto: Fadjar Hadi/kumparan
KPU sebenarnya sudah menyiapkan beberapa langkah agar pemilu tidak mengganggu ibadah Semana Santa di Flores Timur. Salah satunya adalah dengan menambah jumlah TPS agar jumlah pemilihnya tidak berkurang.
ADVERTISEMENT
"Ada beberapa penyesuaian yang tetap memungkinkan umat Nasrani di Flores dapat menjalankan kegiatan ibadahnya. Bagimana teknisnya, sekarang lagi dirumuskan beberapa opsi itu, misal TPS jumlahnya ditambah sehingga kalau ditambah jumlah pemilih enggak berkurang kemudian pengitungan lebih cepat," jelas Ketua KPU RI Arief Budiman.
KPU juga memberikan keringanan agar rekapitulasi suara di Flores Timur bisa dilakukan setelah Semana Santa berakhir pada 21 atau 22 April. Hal itu bisa dilakukan karena rekapitulasi dilakukan paling lambat 17 hari setelah pemungutan suara.
"Setelah itu selesai, baru kita mulai rekap. Ini tidak berlaku untuk yang lain karena ada situasi yang memang kita akan ambil kebijakan khusus daerah ini," ucapnya.
Ilustrasi mencoblos saat pemilu. Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin
Arief juga berencana membuka TPS di Flores Timur lebih awal dari daerah lain. Namun, ia masih harus mengkonfirmasi rencana itu terlebih dahulu agar proses pemungutan suara tetap efektif.
ADVERTISEMENT
"Jangan-jangan kalau kita buka jam 06.00 pagi, kan mestinya jam 07.00, malah belum bangun. Nah, saya perlu konfirmasi dulu," jelas Arief.
KPU juga akan bekerjasama dengan seluruh stakeholder agar pemilu di Flores Timur berjalan dengan aman dan lancar. Mereka nantinya akan bertugas mendorong agak masyarakat Flores Timur mau menggunakan hak pilihnya.
"Kalau itu kerja bersama DPRD, parpol, Pemda, Pak Bupati, KPU, Bawaslu ini kerja bersama untuk mensosialisasikan bahwa ada beberapa hal yang seperti ini dan masyarakat juga harus peduli dan aktif terhadap Pemilu ini," tutup Arief.