Said Aqil di Depan Jokowi: 14 Paket Kebijakan Ekonomi, Gitu-gitu Saja

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika membuka munas ke-VI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Jakarta, Jumat (20/7). (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirodj berbicara tentang kemiskinan dan kesenjangan yang masih terjadi. Bahkan, setelah pemerintah mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi.

Di depan Presiden Joko Widodo, Said mengatakan 14 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah tak menjangkau ke masyarakat tingkat bawah.

Dia mengungkapkan masih banyak orang miskin, terutama di daerah pinggiran. Salah satunya, kata dia, di kampung halamannya di daerah Cirebon, Jawa Barat.

"Tetangga saya di Kampung Kempet, Cirebon, yang namanya Solikin, Jumadi, Madrais, Zulkifli, begitu-begitu aja, padahal sudah 14 kali kebijakan ekonomi, enggak ada yang berubah, gitu-gitu aja. Padahal sudah 14 kali Paket Kebijakan Ekonomoi belum berubah. Yang berubah mungkin Jakarta," kata Said Aqil saat memberikan sambutan di acara pembukaan Munas IV IKA PMII di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Jumat (20/7).

Menurut dia, pemerintah Jokowi harus melakukan keadilan dengan mendistribusikan kebijakan ekonomi ke semua daerah dan semua kalangan. Hal tersebut, lanjut dia, belum dilakukan dengan baik.

"Ada prinsip yang menurut NU belum jelas garisnya, yakni 'ghaniyah' atau pembagian. Yang belum jelas Pak Presiden, ghaniyah, bagi-baginya belum rata," ujar Said.

"Kemiskinan, alhamdulillah, kemiskinan turun satu digit, tapi yang harus kita dorong adalah keadilan distribusi," tambahnya.

Ia kemudian membacakan surat Al-Quran yang bermakna percuma berorganisasi, bergabung dengan ormas atau bernegara jika tidak membahas tiga hal. Yakni pengentasan kemiskinan, kemakmuran rakyat, dan mempersatukan masyarakat.

Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU. (Foto: Garin Gustavian Irawan/kumparan)

"Maka itu, Allah menegaskan, sama sekali tidak ada nilai baiknya kamu bernegara, kamu berparpol, berormas, percuma itu RDP kecuali kalau yang dibahas mengentaskan kemiskinan," ucapnya.

Lebih lanjut, Said juga menyoroti kebijakan pasar bebas yang tidak berdampak baik terhadap pengusaha kecil. Menurut dia, kebijakan tersebut hanya akan lebih banyak menguntungkan pengusaha besar.

"Logika pasar bebas sangat penuh dengan kezaliman. Filosofi pasar bebas semua bersaing di pasar, baik besar maupun kecil. Kita bukan anti-konglomerat, tapi konglomerat yang peduli dengan kelas menengah dan kelas bawah," tutup dia.