Said Didu: BUMN Jadi Korban Pencitraan Politik Jokowi

Said Didu (kanan) saat diskusi Kebijakan Prabowo-Sandi untuk Energi, SDA, dan Infrastruktur. Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menilai saat ini BUMN menjadi korban dari politik pencitraan yang dilakukan oleh Jokowi. Hal itu tak lain karena BUMN yang kini banyak membiayai pembangunan infrastruktur memiliki utang yang besar. Ia pun mencontohkan PT KAI yang menurutnya memiliki jumlah utang yang melebihi aset. Ditambah dengan pembangunan LRT Jadetabek yang harga keekonomian tiketnya Rp 45 ribu. Nominal tersebut, kata Said, membuat ia mempertanyakan kelayakan proyek tersebut. “Pencitraan-pencitraan yang terjadi saat ini korbannya adalah BUMN, utang kereta api (PT KAI) itu sudah lebih besar dari asetnya. Anda bisa bayangkan itu (LRT) baru layak kalau tiketnya Rp 45 ribu, siapa yang mau naik itu (LRT)?” kata Said tanpa menyebut berapa jumlah aset dan utang PT KAI dalam diskusi di media center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Jumat (8/2). Said mengatakan hal itu terjadi lantaran pemerintah mengabaikan studi kelayakan dalam melakukan pembangunan. Semua dilakukan demi pencitraan politik. “Semua studi uji kelayakan diabaikan demi pencitraan politik. Jadi saya katakan pembangunan infrastruktur sampai sekarang adalah pembangunan infrastruktur sosial yang dibebankan kepada badan usaha untuk pencitraan politik dengan mengabaikan kelayakan,” kata Said.

Praktisi Kebijakan Publik, Said Didu. Foto: ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Said pun mengingatkan agar para pekerja BUMN hati-hati karena melakukan pekerjaan yang tidak layak. Sebab seharusnya pembangunan didasarkan kepada penugasan oleh pemerintah.

“Penugasan itu ada aturannya. Apabila tidak layak seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah ditambah margin lain, selisih biayanya itu ditanggung pemerintah. Ini perintahnya tidak ada,” kata Said. Untuk itu, Said berpesan agar apabila nantinya Prabowo-Sandi terpilih, tidak meniru apa yang dilakukan Jokowi. “Saya harap Prabowo-Sandi tidak mencontoh sekarang ini, mengutamakan pencitraan di balik ketidakbetulan. Kedua fokuslah kepada energi sumber daya alam dan infrastruktur untuk kebutuhan rakyat, yang komersial biarkan hanya kebijakan saja. Ketiga kurangin peresmian dan foto-foto,” tutup Said.