Sail Sabang 2017 Usai, Walikota Berharap Fasilitas Pusat Dihibahkan

3 Desember 2017 21:28 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Persiapan menjelang pembukaan Sail Sabang 2017 (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Persiapan menjelang pembukaan Sail Sabang 2017 (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
ADVERTISEMENT
Gelaran pariwisata bahari, Sail Sabang 2017 berakhir Minggu (3/12). Acara yang dibuka resmi Wakil Presiden Jusuf Kalla ini, ditargetkan mendatangkan 3.000 wisatawan domestik dan mancanegara, ke pulau Weh yang merupakan pulau terbarat Indonesia tempat beradanya kota Sabang.
ADVERTISEMENT
Untuk memfasilitasi lonjakan kunjuangan wisatawan ke Sail Sabang 2017, pemerintah pusat mendatangkan sejumlah fasilitas publik. Seperi Kementerian PUPR mendatangkan delapan unit mobil tangki air yang berkapasitas masing-masing 4.000 liter, mobil MCK, truk dan toilet bergerak. Sementara Kementerian Perhubungan mendatangkan 29 unit bus untuk angkutan wisatawan.
Seiring berakhirnya kegiatan Sail Sabang 2017, Walikota Sabang Nazaruddin berharap fasilitas pendukung tersebut tidak dipulangkan oleh pemerintah pusat dan dihibahkan untuk pemerintah daerah.
"Kita mengharapkan bantuan kementerian pendukung 'Sail Sabang' seperti bus, mesin genset, mobil tangki air, mobil bok MCK serta WC portable tidak dipulangkan," kata Nazaruddin di Pendopo Walikota Sabang, seperti dilansir Antara Minggu (3/12).
Persiapan menjelang pembukaan Sail Sabang 2017 (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Persiapan menjelang pembukaan Sail Sabang 2017 (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
"Kunjungan wisatawan ke pulau terluar paling ujung barat Indonesia terus meningkat dan kita sangat membutuhkan fasilitas itu semua," timbal Walikota Sabang.
ADVERTISEMENT
Sail Sabang berlangsung sejak 28 November sampai 5 Desember 2017 mengangkat tema "Menuju Sabang Gerbang Destinasi Wisata Bahari Dunia".
Pengelaran agenda tahunan nasional tersebut turut melibatkan sejumlah kementerian diantaranya, Kementerian Pariwisata, Kenterian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pemerintah daerah.