Saksi 02: Ganjar Bilang Jika Mau Menang Aparat Sebaiknya Tak Netral

Tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Sidang gugatan Mahkamah Konstitusi (MK) masih terus berlangsung hingga Kamis (20/6) dini hari. Saksi dari pihak Prabowo-Sandi yang dimintai keterangan sebelum saksi ahli adalah Hairul Anas Suhaidi.

Dalam kesempatan itu, Anas menjelaskan soal masalah netralitas aparat yang disinggung saat masa kampanye oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Anas yang merupakan caleg Partai Bulan Bintang (PBB) tapi tak mendukung Jokowi menjelaskan persoalan netralitas disinggung dalam Training for Trainers TKN pada 20-22 Februari di sebuah hotel di Kelapa Gading.

Dalam pelatihan tersebut, ada sejumlah pemateri. Salah satunya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Hairul bercerita bahwa Ganjar sempat memberikan motivasi kepada peserta trainning. Hairul mempermasalahkan subtansi materi yang seakan memaklumkan ketidaknetralan aparat.

"Gubernur Jateng beberapa kali mengatakan kalau mau menang itu aparat sebaiknya tidak netral. Jadi beberapa kali mengatakan, kalau aparat netral buat apa. Di sesi pagi disampaikan bahwa aparat membela 01," ujar Anas di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Anas mengatakan pernyataan tersebut muncul sebagai pemberian motivasi kepada para peserta yang merupakan kader PBB agar semangat memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

"Kita diberi motivasi terus sampai malam dengan mengumpulkan fakta-fakta ini. Tapi yang ditampilkan di slide merah itu harus semangat dan Jateng harus dijadikan model," kata Anas.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menjawab pertanyaan awak media. Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

"Ketika di Jateng, prediksi lembaga survei menyatakan 80 lawan 20, berpasangan dengan sandal jepit pun menang. Artinya kita harus maju, confident," lanjut Anas.

Selain Ganjar Pranowo, Anas juga menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai salah satu pemateri dalam pelatihan tersebut. Dalam kesempatan itu, Anas menyebut Hasto juga memberi materi yang cukup menyeluruh termasuk penjelasan soal definisi aparat yang dimaksud.

Ketidaknetralan aparat yang dimaksud adalah dari lurah hingga petugas KPPS. Bahkan dalam seminar tersebut dijelaskan oleh pemateri petugas KPPS bisa diatur untuk mendukung kemenangan 01.

"Disebut bahwa kita (TKN) bisa atur sampai semua sel terkecil, termasuk KPPS," tutur dia.

Kuasa hukum 01 kemudian diberi kesempatan untuk mendalami keterangan Hairul. Kuasa hukum 01 Teguh Samudera mempertanyakan apakah ada bantuan logistik bagi aparat sebagai implementasi dari pernyataan para pemateri.

"Tidak dijelaskan oleh keduanya. Cuma semacam klaim," kata Anas.

Hakim MK Arief Hidayat (kiri), dan Enny Nurbaningsih. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Saat dibawakan oleh Pak Hasto, apakah dijelaskan akses itu diberikan misalnya berupa uang atau bantuan," tanya Teguh.

"Tidak sampai detail begitu," jawab Anas.

Hakim Arief Hidayat kemudian menggali keterangan Anas soal penunjukan petugas KPPS yang seakan bisa dilakukan oleh paslon 01. Arief mengklarifikasi mekanisme penunjukan petugas KPPS kepada KPU.

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, rekrutmen dilakukan secara terbuka oleh KPU.

"Kami merekrut sesuai UU yang sudah ditetapkan. Prinsipnya melakukan dengan cara yang terbuka, memilih orang-orang yang memenuhi syarat, punya integritas dan kapasitas," jelas Arief Budiman.

"Jadi jelas bahwa itu adalah strategi yang bisa dilakukan dan bisa tidak dilakukan," kata Arief Hidayat.