Saling Sindir Ridwan Kamil - Sandi soal Peran Kepala Daerah di Pilpres

Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno (Foto: Fitra Andrianto & Jamal Ramadhan/kumparan)

Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno terlibat saling sindir dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal sikap gubernur yang dukung pasangan calon di pilres 2019. Saling sindir ini bermula ketika Sandi mengatakan bahwa gubernur tidak perlu mempublikasikan sikap mendukung calon di Pilpres 2019 karena berpotensi memperuncing permasalahan di masyarakat.

Lebih jelasnya, Sandi mengatakan jika gubernur atau kepala daerah cawe-cawe dengan keriuhan Pemilu 2019, maka pembangunan daerah dikhawatirkan terganggu.

"Jangan pusingkan Pilpres, karena pilpres itu semua masyarakat nanti akan punya satu referensi (pilihan berbeda)," kata Sandi, Selasa (11/9).

Menurutnya, kepala daerah terpilih baru saja melewatkan pertarungan di Pilkada yang melelahkan dan memecah belah masyarakat sehingga jangan sampai perpecahan itu berlanjut.

Merespons hal tersebut, Emil sapaan akrab Ridwan Kamil, yang baru saja dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat menyarankan Sandi untuk berkaca pada diri sendiri.

"Pak Sandiaga Uno yang terhormat, sebelum memberikan pernyataan tersebut, berkaca pada pengalaman sendiri," kata Ridwan di Gedung Sate, Bandung, Rabu (12/9) seperti dilansir Antara.

Sandiaga Uno dalam Dialog Bareng Sandiaga Uno bersama Pengusaha Muda Bali di Sanur, Denpasar Bali, Sabtu (8/9). (Foto: Cisilia Agustina Siahaan/kumparan)

Menurut Emil, saat masih sebagai wakil gubernur, Sandi pernah menjadi juru kampanye di Pilkada 2018 lalu.

"Pada tahun 2018, Pak Sandiaga Uno pernah datang ke Jateng, menjadi jurkam untuk Sudirman Said, lalu datang ke wilayah Priangan menjadi jurkam untuk pasangan Asyik (Sudrajat-Ahmad Syaikhu). Beliau waktu itu sebagai wagub, dalam posisi publik," ungkapnya.

Perdebabatan ini akhirnya melebar. Sejumlah elite parpol ikut berkomentar soal perseteruan Ridwan Kamil dan Sandi. Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade bahkan menilai, Emil bagaikan kacang yang lupa pada kulitnya.

"Dalam politik, hal biasa kacang lupa kulitnya. Bukan hanya Emil, kita bisa lihat ada Pak Jokowi, ada Ahok. Dulu Bu Mega enggak mau nyalonin Jokowi, tapi dilobi Pak Prabowo akhirnya mau dicalonin di DKI. Begitu juga Ahok setelah jadi, lupa sama latar belakang partainya," kata Andre saat dihubungi kumparan, Kamis (13/9).

Hal tersebut diutarakan karena Emil merupakan mantan Wali Kota Bandung yang diusung Gerindra dan Prabowo, namun pada pagelaran Pilgub, Emil berpaling dan maju dari koalisi partai lain.

Ridwan Kamil (Foto: Fadjar Hadi/kumparan)

Namun, Andre menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Sandi merujuk pada Gubernur terpilih dari partai koalisi yang diusung Gerindra, bukan yang lain.

Disusul Sandi yang akhirnya meluruskan pernyataannya soal kepala daerah yang menyatakan dukungannya pada satu calon. Sandi menyebut pernyataan itu ditujukan untuk kepala daerah dari koalisi Prabowo-Sandi.

"Seandainya Pak Ridwan Kamil merasa tersindir, saya mohon maaf, tapi ini bukan ditujukan untuk Ridwan Kamil," ujar Sandi di Bandung, Kamis (13/9).

"Perlu saya klarifikasi bahwa pernyataan kami itu untuk koalisi Prabowo-Sandi," imbuh Sandi.

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah angkat bicara terkait perselisihan mengenai kepala daerah yang menyatakan dukungan kepada salah satu calon presiden ini.

Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, sikap dukungan tersebut sah-sah saja karena dianggap sikap personal. Namun, pernyataan seorang kepala daerah untuk memisahkan pernyataan secara personal atau mewakili jabatan yang sedang diemban memang tidaklah mudah.

"Kepala daerah itu jabatan politik, umumnya dari Parpol, secara individu tidak independen. Yang netral itu, birokrasi dan sebagai kepala daerahnya. Tapi bagaimana membedakan kapan bicara sebagai individu dan kapan sebagai kepala daerah? Tidak mudah, memang," ujar Soni sapaan akrab Sumarsono saat dihubungi, Rabu (12/9).

Dengan demikian, Soni menekankan kepala daerah untuk taat kepada aturan perihal waktu-waktu tertentu ajakan untuk memilih seseorang boleh dilakukan.

"Kepala daerah yang tercatat sebagai juru kampanye, boleh kampanye di luar hari libur, tetapi harus mengajukan cuti dulu. Sekalipun demikian, sebaiknya dilaksanakan pada hari libur karena mengganggu tugas," ujar Soni.