Sandi Kritik Pemerintahan Jokowi Kurang Komunikasi Soal Kebijakan

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno (tengah) engikuti Seminar Halal Network International (HNI). (Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Cawapres Sandiaga Uno mengkritik pemerintah terkait pembuatan kebijakan. Menurutnya, pemerintah kurang menjalin komunikasi saat menelurkan sebuah kebijakan.

"Kita ingin agar ke depan kita berbicara dulu sebelum meluncurkan public-policy. Sejauh ini sedikit sekali pembicaraan terbuka dalam menyusun kebijakan publik, bahkan belum dibicarakan sudah diluncurkan," kata Sandi di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/11).

Menurut Sandi, akibat keputusan kebijakan yang tergesa-gesa mengakibatkan konsep kebijakan terus berubah. Perubahan kebijakan membuat pemerintah tidak menyampaikan kebijakan secara tegas. Hal ini, kata Sandi, sering dilakukan oleh pemerintahan saat ini.

"Kalau tidak bicara dulu kebijakan akan gagal dan cenderung berubah-ubah. Banyak yang mengkiritisi pemerintah sering sekali mengubah kebijakan," kata dia.

"Seperti main bola, gawang yang sudah disepakati tiba-tiba gawangnya dipindahkan, wasit yang harusnya jadi wasit tiba-tiba ikut main. Kalau kita tidak bisa menghadirkan public-policy yang clear, kita tidak bisa menyampaikan secara tegas public-policy itu," imbuhnya.

Ia kemudian mencontohkan paket kebijakan ekonomi ke-16 yang beberapa waktu lalu diluncurkan pemerintah. Konsep itu belum memiliki wujud yang pasti, sehingga banyak pertanyaan yang belum terjawab dengan kebijakan baru pemerintah tersebut.

"Kita ingin mempertanyakan berapa jumlah UMKM yang berdampak, pada lapangan kerja yang terdampak, berapa jumlah investasi yang dibidik. Berapa jumlah UMKM yang akan lahir dari relaksasi tersebut," jelas Sandi.

"Banyak sekali pertanyaan yang kami belum dapat jawabannya karena bagian daripada kebijakan publik adalah kita mampu menjawab pertanyaan tersebut waktu kita meluncurkan kebijakan publik," ujar Sandi.