Sandi: Pemindahan Ibu Kota Seharusnya Melalui Referendum

Sandiaga Uno berpidato saat menghadiri acara Gerakan Milenial Indonesia (GMI) dengan tema 'Young penting Indonesia' di Kemang Village. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Eks cawapres Sandiaga Uno turut menanggapi wacana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan. Ia menilai rencana tersebut harusnya dibahas secara menyeluruh dan melibatkan rakyat.

Sandi mengkritik perdebatan publik yang cenderung hanya menjurus pada soal setuju atau tidak setuju terhadap rencana tersebut.

“Saya ingin justru waktu-waktu ke depan ini membahas filosofinya pemindahan Ibu Kota, jangan bilang setuju atau tidak setuju dulu. Tapi dibahas secara komprehensif. (dibahas) Dampak kepada dunia usaha seperti apa, dampak kepada lingkungan hidup seperti apa, itu harus kita betul pahami semua,” ungkap Sandi di FGD Instruktur Nasional PAN, di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Lebih lanjut, Sandi menyebut pemindahan Ibu Kota adalah persoalan semua rakyat Indonesia. Maka itu, ia memandang rencana pemindahan Ibu Kota perlu dibahas bersama seluruh elemen masyarakat, melalui sebuah referendum.

“Suatu saat apakah ini menjadi keputusan yang harus diputuskan bersama rakyat Indonesia dalam sebuah referendum, dan bagaimana kita melibatkan rakyat dalam pembahasan ini, sehingga keputusan ini menjadi keputusan bersama,” ujar Sandi.

Menurut Sandi, pembahasan secara mendalam itu diperlukan, karena pemindahan tersebut akan memengaruhi pergerakan ekonomi rakyat ke depannya.

Rancangan konsep Ibu Kota baru di Kalimantan. Foto: Dok. Kementerian PUPR

Bukan Prioritas

Di luar semua pandangan di atas, Sandi menyebut, pemindahan Ibu Kota bukanlah isu yang harus diprioritaskan pada saat ini.

Ia menilai, ada isu yang lebih mendesak untuk dibicarakan bersama terkait perekonomian rakyat Indonesia.

“Saya ingin menegaskan bahwa ini tidak prioritas. Jangan terlalu banyak dibicarakan karena masih banyak masalah-masalah yang sangat esensial.

Harusnya yang lebih kita prioritaskan ihwal ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sandi.

Pandangan tersebut ia sampaikan juga karena pada dasarnya pemindahan Ibu Kota belumlah masuk dalam Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020.

“Itu adalah sesuatu yang glossy gitu, bagus di permukaan tapi kalau kita dalami lagi, tidak ada nota keuangan. Kalau kita hanya terjebak pada polemik, kita enggak liat ada nota keuangan (tercantum dalam RAPBN 2020),” tuturnya.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan salah satu wilayah di Kalimantan Timur sebagai tempat Ibu Kota baru Indonesia.

Proses pembangunan Ibu Kota baru itu direncanakan berlangsung dalam waktu cukup panjang. Dimulai dengan peletakan batu pertama pada 2021, pembangunan akan berlanjut bertahun-tahun setelahnya.