Sandi soal 17,5 Juta DPT Tak Wajar: Banyak Sekali Kekhawatiran

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan. Foto: Lutfan Darmawan/kumparan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menemui komisioner KPU untuk melaporkan temuan dugaan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang bermasalah. Tak tanggung-tanggung, DPT tak wajar yang dilaporkan ada 17,5 juta pemilih.

Menyikapi pelaporan tersebut, cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno, mengungkapkan DPT menjadi fokus Prabowo-Sandi untuk memastikan Pemilu berlangsung tanpa kecurangan.

"Ya harus dipastikan pemilu ini harus jujur dan adil. DPT ganda ini adalah isu yang terus menerus kami angkat karena banyak sekali kekhawatiran," kata Sandi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (11/3).

"DPT ganda ini akan membuat orang yang tidak punya hak memilih bisa memilih, atau orang yang memiliki hak memilih tidak bisa memilih," imbuhnya.

Sandi mengatakan, pelaporan oleh BPN merupakan upaya untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Sebab, apabila ada permasalahan namun tak segera diklarifikasi seperti persoalan DPT, maka ditakutkan dapat mengurangi kepercayaan dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Ilustrasi warga mengecek Daftar Pemilih Tetap (DPT) Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Ini yang harus dipastikan supaya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi ini bisa kita mantapkan. Semoga yang disampaikan BPN ini bisa diklarifikasi," tutup Sandi.

BPN Prabowo-Sandiaga melaporkan DPT ganda yang mencapai 17,5 juta yang telah dikumpulkan sejak 15 Desember 2018. Salah satu yang dicurigai adalah banyaknya jumlah pemilih yang lahir pada tanggal tertentu dalam DPT, yang dicurigai sebagai pemilih ganda.

"Ada 9,8 juta di bulan Juli, 2,8 juta di bulan Desember dan 3,3 juta di bulan Januari. totalnya 17 juta sekian. Pada hari-hari lain rata-rata yang lahir 520 ribu orang ya. Terus tiba-tiba lahir 1 Juli ada 9,8 juta orang, kemudian 2 juli 520 ribu orang. Dan ini kan kita anggap enggak wajar," jelas Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djodjohadikusumo di Kantor KPU, Jakarta Pusat.

Selain itu, kejanggalan lainnya adalah pemilih berumur di atas 90 tahun yang mencapai 300 ribu orang hingga pemilih di bawah 17 tahun sebanyak 20.475 orang. Lalu kesalahan juga muncul dari Kartu Keluarga di Kabupaten Banyuwangi, yang diyemukan ada sekitar 400 nama dalam satu kartu keluarga.

Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Azis menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat banyak pemilih yang lahir pada tanggal tertentu. Salah satunya adalah mereka tak tahu tanggal pasti kelahirannya.

"Misal ada pemilih yang tidak ingat tanggal lahirnya berapa, bulan berapa, hal-hal yang sifatnya data seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya ada yang tanggal 1 Juli, tanggal 31 Desember dan 1 Januari dan ini bukan hanya sekarang, pemilu sebelumnya sudah ada seperti ini, Pemilu 2014 juga seperti itu," ujar Viryan.