Sandiaga Uno: Pembagian Sembako di Monas Ada Unsur Politik

Sandiaga Uno di Balai Kota. (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mencurigai kegiatan pembagian sembako oleh Forum Untukmu Indonesia (FUI) di Monas berbau politik. Hal itu diketahui Sandi saat peserta yang hendak mengambil sembako diharuskan memakai atribut tertentu.

“Saya di kasih tahu yang Monas (pembagian sembako) ada kemungkinan itu belakangnya politik juga. Jadi ini mau di cek juga,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, (30/4).

“Ada yang dikasih tahu karena katanya keharusan memakai baju dengan warna dan atribut tertentu itu kan ada afiliasinya (politik) gimana pun juga,” jelas dia.

Sandi mengungkapkan, sebenarnya pihaknya sudah melarang kegiatan pembagian sembako di Monas. Namun, panitia tetap bersikukuh menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Karena itu, Sandi akan memeriksa kembali izin penggunaan Monas oleh FUI dan meminta keterangan dari dinas terkait. Sebab, izin awal dari kegiatan tersebut adalah festival budaya dan acara keagamaan.

“Kalau yang datang ke saya bikin acara gede di Monas biasanya penanggung jawabnya datang ketemu saya. Jadi karena sudah mulai sering (kegiatan di Monas) kan udah 6 bulan, yang ini enggak,” lanjutnya.

Sandi Uno meresmikan taman di sisi barat Monas (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Dengan demikian, panita penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan akan dimintai keterangan ihwal kejadian pembagian sembako tersebut. Meskipun tidak ada kerusakan fasilitas di Monas, Sandi mengatakan kegiatan tersebut meninggalkan tumpukan sampah.

“Enggak ada yang rusak tapi emang kotor sekali. Sampahnya banyak sekali, kita lagi minta tolong temen-temen. Tapi udah bersih sekarang,” pungkasnya.

Sebelumnya, undangan bagi-bagi sembako gratis untuk warga Jakarta oleh Forum Untukmu Indonesia (FUI) yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu (28/4) tersebar luas dan menjadi viral di media sosial.

Undangan itu juga sempat mencantumkan nama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Namun, pihak Disparbud DKI telah membantahnya.