Saran KPK ke Demokrat untuk Mengembalikan Kepercayaan Publik

Hinca Panjaitan. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Partai Demokrat mengundang KPK untuk berdiskusi soal peningkatan sistem integritas partai politik. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan bahwa saat ini partainya tengah berusaha mengembalikan kepercayaan publik yang menurut beberapa lembaga survei turun.

"Kami terus berikhtiar sekuat tenaga untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat ke parpol, khususnya Partai Demokrat. Dan hari ini (adalah) bagian dari upaya itu," kata Hinca di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Pertemuan hari ini sebenarnya cuma diskusi pertukan pikiran, gagasan, bertukar ide atas ikhtiar yang baik dari KPK untuk membangun sistem integritas parpol khususnya di Demokrat," sambungnya.

Hinca mengakui, turunnya kepercayaan publik terhadap Demokrat diakibatkan kasus korupsi yang menyeret kader-kadernya. Terkait hal ini, Hinca mengatakan mendapat masukkan dari KPK.

"Tadi ada 4, rekrutmen, bagaimana dana parpol, bagaimana manajemennya, kemudian bagaimana ke depan bisa lebih baik lagi. Dan semua empat-empat yang disampaikan kami sudah lakukan, namun demikian kami perlu perbaikan dan ini disepakati bahwa akan ada pertemuan lagi paling lambat sampai nanti November antar partai," kata Hinca.

Sementara, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya juga memberikan beberapa rekomendasi untuk Demokrat. Rekomendasi itu diantaranya menyoal rekrutmen keanggotaan partai, kaderisasi dan kode etik. Rekomendasi ini juga diberikan ke semua parpol.

"Yang paling utama adalah masalah etik. Kode etik ini tidak akan sama di semua partai. Tapi paling tidak, standar itu harus ada, kebersamaan yang harus dimiliki setiap partai. Mereka harus juga kita mintakan, memiliki satu macam untuk khusus menangani kode etik ini," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan secara terpisah.

KPK mengungkapkan ingin adanya penambahan dana parpol. Sebab, menurut KPK dengan adanya tambahan diharap bisa menekan niat kader parpol untuk melakukan tindak pidana korupsi.

"Yang keempat adalah masalah pendanaan parpol. Ini yang salah satu diajukan KPK antara Rp 1.000 dan Rp 10.000. Untuk sementara sudah dipenuhi 1.000. KPK inginkan dalam beberapa tahun ini ada penambahan," ujar Basaria.