Sejumlah Mahasiswa Unpad Demo di Depan Kantor Bawaslu Jabar

Suasana saat Mahasiswa Unpad gelar aksi di kantor Bawaslu Jabar. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Sejumlah mahasiswa yang tergabung ke dalam Konsolidasi Mahasiswa Universitas Padjadjaran (KMU) menggelar aksi di halaman Kantor Bawaslu Jabar, Kota Bandung, Selasa (30/4). Mereka protes lantaran pelaksanaan pemilu tahun ini merupakan yang terburuk dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.

Koordinator aksi, Farid, menyampaikan orasinya bahwa pemilu tahun ini juga seharusnya bisa menghemat anggaran karena dilakukan secara serentak. Namun pada kenyataannya, kata dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019 mencapai Rp 25,59 triliun.

"Pemerintah dan penyelenggara pemilu ternyata gagal melakukan efisiensi anggaran. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI, Pemilu 2014 menghabiskan anggaran sekitar Rp 15,62 triliun, sedangkan Pemilu 2019 menghabiskan anggaran sekitar Rp 25,59 triliun," kata dia.

Suasana saat Mahasiswa Unpad gelar aksi di kantor Bawaslu Jabar. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Farid menambahkan, kenaikan anggaran tersebut ternyata tidak seiring dengan perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu. Justru, kata dia, terdapat sejumlah persoalan seperti ketidakjelasan informasi dokumen A5 dan e-KTP hingga tingginya angka kematian petugas KPPS selama mengawal proses demokrasi.

"Mulai dari simpang siur informasi mengenai dokumen A5 dan e-KTP sebagai syarat untuk bisa memilih di TPS, kendala-kendala teknis di banyak TPS karena kekurangan logistik, hingga tingginya angka kematian petugas KPPS dalam proses pelaksanaan pemilu," ujar dia.

Aksi yang dilakukan KMU itu juga akan berlanjut ke KPU Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat. Dalam aksinya, ada lima poin yang disampaikan mahasiswa. Berikut poin-poinnya:

1. Menuntut KPU bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi tegas atas kegagalan penyelenggaraan pemilu, termasuk tanggung jawab terhadap ratusan petugas KPPS yang meninggal dunia. Karena terjadinya tragedi tersebut tidak lepas dari kegagalan KPU dalam merencanakan sistem kerja;

2. Turut berbelasungkawa atas meninggalnya ratusan petugas KPPS di seluruh Indonesia. Kami juga menuntut pemerintah untuk memberikan kompensasi yang layak terhadap keluarga korban yang meninggal maupun sakit meskipun kami menyadari bahwa nyawa manusia tidak dapat dinominalkan;

3. Menuntut seluruh partai politik untuk tidak mempertajam keterbelahan di akar rumput demi kepentingan elite dan merekonstruksi cara pandang masyarakat agar dapat meminimalisir potensi disintegrasi sosial;

4. Kami Mahasiswa Universitas Padjadjaran, tidak terlibat dan tidak akan pernah terlibat dalam urusan elite yang sama sekali tidak menguntungkan rakyat. Kami juga bukan bagian dari pendukung dari setiap kandidat peserta Pemilu 2019.

5. Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama berpikir kritis dalam mengawal demokrasi dan mengawasi penyelenggaraan pemilu. Kami mahasiswa selalu siap bergandengan dengan rakyat untuk menegakkan moralitas dan keadilan;

Suasana saat Mahasiswa Unpad gelar aksi di kantor Bawaslu Jabar. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Menanggapi aksi tersebut, Ketua Bawaslu Jabar Abdullah mengapresiasi atas penyampaian pendapat yang dilakukan oleh mahasiswa. Segala tuntutan mahasiswa, kata dia, menjadi keprihatinan juga di pihak Bawaslu sehingga pihaknya akan melakukan evaluasi teknis kerja ke depannya.

Abdullah menyebut, institusinya hingga saat ini sudah menerima laporan 16 petugas yang meninggal dunia. Petugas tersebut tersebar di Kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Bekasi, dan Subang, dan berbagai kabupaten atau kota lainnya.

"Saya kira kita apresiasi ini bentuk kepedulian mahasiswa atas satu kasus pemilu yang dalam pandangan mereka menimbulkan korban cukup banyak. Tentu juga satu keprihatinan yang sama dengan Bawaslu," tutur dia.