Sekda soal Anggaran 2020 Belum Dipublikasi: Masih Banyak Perubahan

Konpers Sekda DKI Saefullah terkait transparasi KUA PPAS 2020. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Pemprov DKI Jakarta mulai menyusun rencana anggaran melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Namun, banyak pihak yang mengeluhkan sulitnya mengakses KUA-PPAS untuk mengawasi anggaran apa saja yang dicanangkan Pemprov DKI.

Terkait hal itu, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan, KUA-PPAS 2020 belum selesai disusun. Karena itu pula, datanya belum dipublikasi.

"Ya kita karena kemarin dicek Bappeda itu belum dianukan (sah), belum final, bahas itu kan masih banyak perubahan-perubahan," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).

Meski belum di-publish kepada masyarakat, Saefullah mengatakan pihaknya sudah memberikan draft KUA-PPAS kepada DPRD DKI Jakarta. Sehingga mereka bisa mempelajari dan mengkaji draft itu.

"Tapi mengenai barangnya kan bisa dilihat semua bisa dilihat gimana sudah kita berikan transparan, softcopy-nya maupun hardcopy-nya. Tinggal dipelajari saja," ucapnya.

Hanya saja, Saefullah memastikan setelah pembahasan KUA-PPAS disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif, Pemprov DKI akan mempublikasikan kepada masyarakat. Namun belum diketahui kapan KUA-PPAS 2020 itu akan dipublikasikan.

"Ya itu kan nanti kan pada saat pembahasan kita buat semacam live. Ada perubahan-perubahannya jelas di situ. Bahas apa, ada naik turunnya, atau penghapusan sebuah kegiatan, apa pun yang terjadi di situ ditulis di dalam berita acara pembahasan itu baik pada komisi maupun pada Banggar. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi," tuturnya.

Diketahui Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan Rp 95,9 triliun untuk APBD 2020. Jumlah itu didapat setelah Pemprov DKI menggelar rapat bersama dengan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

Jumlah anggaran APBD 2020 meningkat Rp 9,01 triliun jika dibandingkan dengan APBD 2019. APBD DKI Jakarta pada 2019 sebesar Rp 89 triliun.

Anggaran APBD 2020 masih belum bersifat final sebab belum ada kesepakatan bersama dari pihak eksekutif dan legislatif. Pembahasan APBD 2020 juga sempat terhenti karena adanya pemilihan anggota DPRD DKI.

Selain itu, draft KUA-PPAS mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Sebab, Pemprov DKI Jakarta kali ini dianggap tidak transparan kepada masyarakat dengan tidak mempublikasikan di halaman resmi Bappeda DKI Jakarta seperti tahun sebelumnya.