kumparan
20 Mar 2019 21:42 WIB

Sekjen Kemendes: Mendes Hadiri Kampanye Sebagai Timses

Anwar Sanusi Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Mendes Eko Putro Sandjojo dilaporkan ke Bawaslu RI karena diduga melakukan pelanggaran kampanye dengan hadir di acara deklarasi relawan Jokowi-Ma'ruf beberapa waktu lalu. Sekjen Kemendes PDTT Anwas Sanusi menyebut, saat itu, Eko tidak hadir sebagai menteri melainkan bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon nomor urut 01.
ADVERTISEMENT
"Jadi Pak Menteri ingin mendudukkan bahwa, saat itu (hadir) sebagai anggota TKN," kata Anwar kepada wartawan, Rabu (20/3).
Eko pun memenuhi undangan Bawaslu untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran kampanye yang ia lakukan. Dalam pemeriksaan tersebut, Eko mendapatkan enam hingga tujuh pertanyaan terkait kehadirannya di Kendari.
"Mungkin saya kurang lebih ada 6 atau 7 pertanyaan. Karena memang substansinya hanya klarifikasi dan sangat administratif," katanya.
Eko Putro Sandjojo Foto: Fitra Andrianto/kumparan
Eko diketahui ikut hadir dalam kampanye di Kendari, Sulewesi Tenggara, bersama Ketua TKN Erick Thohir dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, 22 Februari lalu. Akibatnya, Eko yang juga merupakan politikus PKB itu langsung dilaporkan ke Bawaslu karena diduga tidak mengajukan cuti terlebih dahulu untuk mengikuti kampanye.
"Kami melaporkan Bapak Eko Putro sebagai TKN Jokowi-Ma'ruf, bermula dari kegiatan pelaksanaan deklarasi relawan 'Fortuna Sultra untuk Jokowi-Amin' pada tanggal 22 Februari 2019 di pelataran alun-alun Kendari, Sulteng," kata Haminudin selaku pelapor sekaligus anggota Bawaslu Sulteng di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (18/3).
ADVERTISEMENT
Seharusnya, sesuai dengan Undang-Undang, seorang menteri harus menyerahkan surat izin cuti kampanye paling telat 3 hari sebelum acara. Namun Bawaslu tak kunjung mendapatkan surat izin tersebut.
Atas dasar itu, Eko diduga telah melanggar Pasal 281 ayat 1 huruf a dan b, dan ayat 2 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu diduga Eko telah melanggar Pasal 62 PKPU nomor 23 tahun 2018 dan Pasal 59 ayat 3 huruf b dan c tentang kampanye yang melibatkan menteri.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan