Sekjen Koalisi Prabowo Datangi KPU, Bawa Bukti 25 Juta DPT Ganda

5 September 2018 14:23 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Komisioner KPU RI memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional Pemilu 2019 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (5/9). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Komisioner KPU RI memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional Pemilu 2019 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (5/9). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
ADVERTISEMENT
Sekjen koalisi Prabowo-Sandi mendatangi KPU untuk mengikut Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Nasional 2019 di Ruang Sidang Utama KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
Pantauan di lokasi, Rabu (5/9), mereka datang di tengah-tengah rapat sedang diskorsing untuk istirahat, sejak dimulai dari pagi. Tampak hadir Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, dan Sekjen PAN Edy Suparno.
Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengatakan kedatangan pihanya untuk menyampaikan keberatan terhadap penetapan KPU terkait DPT Tahun 2019.
Komisioner KPU RI memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional Pemilu 2019 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (5/9). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Komisioner KPU RI memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional Pemilu 2019 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (5/9). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
“4 Sekjen ke sini untuk menyampaikan pertama keberatan kami terhadap penetapan KPU terkait DPT tahun 2019. Jadi kami ingin menyempaikan bukti konkret bahwa kami benar mempunyai punya data 25 juta itu,” ucap Pipin. Bukti itu dalam bentuk daftar pemilih yang diduga ganda.
Ia juga menyatakan akan menyerahkan data tersebut langsung ke KPU dan Bawaslu di forum rapat agar segera ditindaklanjuti. Mereka menyangkal keterangan KPU soal kegandaan itu karena 4 digit NIK dirahasiakan.
ADVERTISEMENT
“Kami akan serahkan ke KPU dan Bawaslu untuk ditindak lanjuti dan selama ini tetapi harus diketahui bahwa data itu baru DPS yang baru kami terima 12 Juli 2018 nilainya yang baru diumumin wakt itu 182 juta tetapi yang kami terima 137,” ujarnya.
"Kami membandingkan data itu antara NIK nama lengkap pemilih dan tanggal lahir. Jadi kemungkinan kesaamaannya mungkin akan sangat susah karena memang tidak ada sama betul tidak ada kegandaan itu," pungkasanya.
Di rapat awal, KPU mengumumkan jumlah DPT di dalam negeri sebanyak 185.732.093 pemilih, sementara pemilih di luar negeri sebanyak 2.049.791 pemilih. Rapat itu dihadiri KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri dan perwakilan parpol.
Meski parpol koalisi Prabowo-Sandi mendatangkan sekjen di dalam rapat, namun koalisi Jokowi hanya melalui LO atau tim penghubung.
ADVERTISEMENT