Selain PDIP, PKB Juga Keberatan JK Jadi Cawapres Jokowi

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Jelang pendaftaran capres-cawapres pada 4-10 Agustus 2018, Jokowi dan para ketum parpol koalisi menggelar pertemuan di Istana Bogor pada Senin, 23 Juli untuk menyepakati nama cawapres yang akan diusung di Pilpres 2019. Dalam pertemuan itu juga beberapa parpol juga menyatakan menolak nama Jusuf Kalla (JK) dijadikan sebagai cawapres Jokowi.

PKB--salah satu parpol koalisi--menyatakan keberatan apabila Jokowi menjadikan JK sebagai cawapres. Menurutnya, PKB ingin menghargai komitmen reformasi yang menginginkan adanya pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebanyak dua kali.

"Iya otomatis kita menolak (JK) karena komitmen pada reformasi," ujar Wasekjen DPP PKB Faisol Reza ketika dihubungi, Selasa (24/7).

Karena itu, ia berpendapat bahwa Pasal 169 hurut (n) UU Pemilu, yang saat ini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) perlu dipertahankan. Sebab, dengan pasal itu kekuasaan bisa dibatasi.

Senada dengan Faisol, Sekretaris Fraksi PKB Cucun Syamsurijal juga menolak jika JK yang ditunjuk jadi cawapres Jokowi. Menurutnya, Indonesia memerlukan regenerasi kepemimpinan dan sebagai tokoh yang malang melintang di eksektufi, JK harusnya legawa memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk tampil menjadi pemimpin.

"Regenerasilah dan spirit reformasi membatasi masa jabatan supaya jangan ada rezim terlalu lama pegang kekuasaan. Beri kesempatan anak-anak muda membangun negeri ini beliau sudah jadi bapak bangsa," tutur Cucun saat dihubungi terpisah.

Cucun juga berpandangan, JK terlalu lama menggenggam kekuasaan. Ia menyebut jika gugatan terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden dikabulkan oleh MK, akan membawa Indonesia kembali ke rezim Orde Baru.

"Kalau terlalu lama pegang kekuasaan ini mengembalikan Indonesia ke masa Orde Baru, demokrasi bisa mati," kata Cucun.