Sengkarut Superblok Meikarta Berujung Suap Izin Pembangunan

Proyek Meikarta. (Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

KPK baru saja menetapkan tersangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka dalam kasus suap perizinan pembangunan superblok Meikarta, di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

KPK menduga, kasus ini berkaitan dengan suap perizinan pembangunan superblok Meikarta. Dalam kasus ini, Lippo Group menggelontorkan Rp 13 miliar untuk suap perizinan Meikarta.

"Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (15/10).

KPK pun menyesalkan Billy Sindoro, sebagai pihak swasta yang telah dua kali terjerat kasus korupsi. Pada 2008 lalu, Billy Sindoro selaku Presiden Komisaris Lippo Group terlibat dalam kasus suap pejabat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pelanggaran UU Hak Siar Liga Inggris di Astro.

Direktur operasional Lippo Group, Billy Sindoro tiba di KPK. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Jauh sebelum kasus suap Meikarta ini terungkap, pembangunan 'Kota Baru' Meikarta yang telah memakan Rp 278 triliun ini sempat menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

Deddy Mizwar yang saat itu menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat menentang pembangunan superblok ini. Alasannya, pembangunan Meikarta belum memiliki izin dari pemerintah. Oleh sebab itu, Deddy menegaskan, jika pembangunan Meikarta tetap dilanjutkan maka harus memiliki rekomendasi izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Rekomendasi dari pemprov, izinnya sudah ada belum? Kalau belum ada mohon dihentikan, ini negara hukum," kata Deddy Mizwar saat masih menjabat Wagub Jabar.

Duit suap Meikarta. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Lippo Group kemudian berusaha meyakinkan pemerintah pusat bahwa proyek ini sangat prestisius dan Meikarta akan menjadi 'Kota Baru' menggantikan Jakarta yang sudah padat. Bahkan, saat peresmian atau melakukan topping off (pemasangan atap) dua tower Meikarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan turut hadir.

Seiring berjalanannya waktu, gaung Meikarta pun kian meredup. Iklan Meikarta yang sebelumnya gencar dilakukan juga ikut surut.

Kini Meikarta kembali menggaung. Bukan tentang pembangunannya, tapi persoalan izin yang terindikasi terdapat suap dan berujung di KPK.