Seperti Apa Model Ibu Kota Baru RI Bila Dipindah ke Kalimantan?

11 Juli 2017 16:11 WIB
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Basuki Hadimuljono saat ditemui di Kantor Bappenas (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Basuki Hadimuljono saat ditemui di Kantor Bappenas (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
ADVERTISEMENT
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Hasil kajian ini ditargetkan selesai tahun ini.
ADVERTISEMENT
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan ada 3 opsi tempat yang bisa menjadi calon ibu kota baru Indonesia, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Mayoritas ketiga wilayah tersebut saat ini masih berupa hutan. Lantas seperti apa model ibu kota Indonesia nantinya?
"Ya masih hutan, masih kawasan hutan. Kita kan ingin big garden city atau forestry city, makanya didesain dengan baik," ujar Basuki saat ditemui di gedung Bappenas, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Selasa (11/7).
Basuki menyatakan pemerintah masih menghitung-hitung bila pusat pemerintahan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan. Misalnya nasib ratusan ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta gedung pemerintahan dan kementerian hingga kedutaan besar yang harus dibangun.
Jalur perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia (Foto: Novan Nurul Alam/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Jalur perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia (Foto: Novan Nurul Alam/kumparan)
"Semua kementerian di-list. Tapi kalau misalnya Jakarta menjadi kota perdagangan, apakah BI (Bank Indonesia) harus pindah? apakah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus pindah? itu belum diputuskan, masih terus dikaji," paparnya.
ADVERTISEMENT
Pemerintah juga tengah memperhitungkan jumlah kebutuhan lahan. Menurut hitung-hitungan Basuki, bila hanya pusat pemerintahan yang dipindah, maka perlu lahan sekitar 30 ribu hektare. Ini belum termasuk kebutuhan lahan untuk pembangunan kota baru yang diprediksi mencapai 100 ribu hektare.
"Jadi kalau misalnya kita butuh government area misalnya 30 ribu hektare. Tapi kotanya bisa menjadi 80-100 ribu hektare. Maka sisanya itu bisa dikerjasamakan untuk bangun infrastruktur, itu masih kayak KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) biasa," jelas Basuki.