Serikat Petani Indonesia Nilai Visi Misi HAM Jokowi Lebih Lugas

Pasangan capres-cawapres Joko Widodo (ketiga kiri) dan Ma'ruf Amin bersalaman dengan pasangan lawan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno usai debat. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Visi misi yang diutarakan pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Republik Indonesia (RI) tahun 2019 – 2024 Joko Widodo – Ma’ruf Amin tentang hak asasi manusia (HAM) jauh lebih visioner dan lebih lugas dalam pemenuhan hak asasi petani.

Hal ini tercermin dalam debat pertama Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 yang diadakan di Jakarta, malam ini (17/1).

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan, dalam debat tersebut pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin menegaskan keharusan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya untuk memajukan Indonesia.

“Jokowi menuturkan pentingnya akses terhadap lahan yang menjadi salah satu hak asasi manusia primer dalam visinya. Hal ini bagi kita ormas tani sangatlah menggembirakan, karena petani butuh lahan untuk bertani," kata Henry, Jumat (18/1)

"Ini hal yang sangat mendasar. Dan ucapan Pak Jokowi menandakan ia peduli dengan kebutuhan primer petani dan masyarakat pedesaan,” imbuhnya.

Alumni Universitas Sumatera Utara itu melanjutkan, sebaliknya pasangan nomor urut 02 tidak sistematis, apalagi visioner ketika berbicara soal penegakan HAM.

“Hanya mengatakan kalau kita butuh uang, seolah-olah semua bisa diselesaikan kalau kita punya uang,” tuturnya.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Henry menyampaikan, pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin juga menegaskan menjamin pemenuhan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang inklusif.

“Poin ini juga sangat penting bagi petani dan masyarakat pedesaan,” sambungnya.

Henry mengutarakan, hal khusus yang patut diapresiasi oleh SPI secara khusus ialah keseriusan pemerintah untuk mendukung Deklarasi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan.

“Alhamdulillah, deklarasi internasional ini telah resmi disahkan di Desember 2018, dan tentu saja ini buntut dari dukungan pemerintah Indonesia pada tiap voting atau resolusi yang dibuat. SPI dan kaum tani se-Indonesia sangat berterima kasih dalam hal ini karena teks deklarasi ini berasal dari kampung-kampung di Indonesia yang telah hampir 20 tahun diperjuangkan,” tutupnya.