Sindiran Sri Mulyani Soal Opini WTP Tapi Ada Pejabat yang Terkena OTT

Sri Mulyani Indrawati (Foto: Reuters/Beawiharta)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. kembali mewanti-wanti agar seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjaga akuntabilitas keuangan dan tidak lagi ada praktik korupsi. Sebab, meskipun sudah mendapat opini WTP, bukan berarti terbebas dari korupsi.

"WTP bukan berarti tidak ada korupsi, yang paling memalukan dan kelihatan adalah OTT. WTP tapi OTT. Kalau WTP harusnya tidak ada OTT," kata Sri Mulyani saat membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (14/9).

OTT yang dimaksud Sri Mulyani adalah Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak hukum terkait kasus suap. Untuk kasus OTT terkait WTP, terjadi pada Mei lalu terhadap dua auditor BPK yang diduga menerima suap pemberian status WTP untuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Menurut Sri Mulyani, modus yang dilakukan para koruptor sangat beragam. Mulai dari konflik kepentingan hingga yang betul-betul berniat untuk merampok uang negara.

"Kita juga harus waspada modus yang sampai OTT, harus dilihat pimpinan dari yang sifatnya konflik kepentingan sampai betul-betul rampok uang negara," tegas dia.

Meski demikian, Sri Mulyani pun berharap kementerian dan lembaga yang belum mendapatkan opini WTP bisa memperbaiki laporan keuangan. Pihaknya juga akan membantu kemeneterian dan lembaga untuk mendapatkam opini WTP.

"Bagi yang belum dapat WTP kami akan membantu dan membimbing daerah Bapak dan Ibu untuk mencapai WTP tanpa pengecualian dalam waktu sesingkat-singkatnya," ujarnya.

Namun, Sri Mulyani tetap mengapresiasi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun 2016.

Berikut kementerian dan lembaga yang mendapatkan piagam penghargaan atas laporan keuangan tahun 2016:

1. Kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang menerima penghargaan simbolis raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut (2012-2016):

Kementerian Perdagangan Mahkamah Agung Privinsi D.I Yogyakarta Kabupaten Ogam Komering Ilir Kota Depok

2. Lembaga negara yang memperoleh WTP 5 kali berturut-turut (2012-2016):

Dewan Perwakilan Rakyat Badan Pemeriksa Keuangan Badan SAR Nasional Badan Intelijen Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Komisi Pemberantasan Korupsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Koordunasi Penanaman Modal Badan Kepegawaian Negara Mahkamah Konstitusi Lembaga Administrasi Negara Pusat Pelaporan dan Anakusis Transaksi Keuangan Sekretaris Kabinet Dewan Ketahanan Nasional Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Komisi Yudisial

3. Pemerintah kabupaten yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut (2012-2016):

Kabupaten Boyolali Kabupaten Purworejo Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Semarang Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banggai Kabupaten Gowa Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Karimun Kabupaten Bintan Kabupaten Way Kanan Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Gorontalo Kabupaten Tojo Una Una Kabupaten Lampung Barat

4. Kementerian yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut (2012-2016):

Kementerian Keuangan Kementerian Perindustrian Bappenas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kembudayaan

5. Pemerintah provinsi yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut (2012-2016):

Provinsi Jawa Barat Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Nusa Tenggara Barat

6. Pemerintah kabupaten yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut (2012-2016):

Kota Batam Kota Bandar Lampung Kota Denpasar Kota Surakarta Kota Banda Aceh Kota Lubuk Linggau Kota Metro Kota Banjar Kota Sabang