Sinyal Penolakan bagi Prabowo dari Anggrek Neli
PerbesarPersamuhan di salah satu ruang rapat DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (15/10) malam berlangsung hangat. Ketum Gerindra Prabowo Subianto, didampingi sejumlah pengurus seperti Waketum Edhy Prabowo dan Sufmi Dasco Ahmad serta Sekjen Ahmad Muzani, mengawali obrolan berbau nostalgia dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Dalam pertemuan itu, Airlangga didampingi sejumlah elite Golkar lain seperti Lodewijk F Paulus, Agus Gumiwang Kartasasmita, Bambang Soesatyo hingga Adies Kadir.
Nostalgia merujuk pada comeback-nya Prabowo ke markas Golkar yang merupakan parpol pertamanya bernaung. Kemudian, obrolan beranjak menjadi serius ketika Airlangga menyinggung soal kerja sama konkret antara Gerindra dan Golkar di parlemen.
Airlangga menyoroti pentingnya kedua parpol satu suara mengenai pembahasan sejumlah rancangan Undang-undang yang krusial seperti UU Pemilu, UU Partai Politik, hingga UU Pilkada. Usai pertemuan, Airlangga menyatakan kedua parpol akan membentuk tim khusus untuk membahas UU Pemilu.
Pembicaraan kemudian membahas soal bagaimana langkah bersama Gerindra dan Golkar untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Seorang sumber kumparan yang mengetahui pertemuan itu mengatakan, Prabowo kemudian menyinggung soal kerja sama di kabinet, selain di parlemen.
Prabowo ‘memancing’ bahwa dengan banyaknya kesamaan Golkar dan Gerindra serta kerja sama yang solid di parlemen bisa dilanjutkan di koalisi atau pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Alih-alih langsung mengiyakan pernyataan Prabowo, Airlangga menegaskan, urusan koalisi dan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Golkar, sebagai partai pengusung, tak memiliki kewenangan.
Seorang sumber menyebut, jawaban Airlangga yang tak welcome dengan pancingan Prabowo soal koalisi membuat Prabowo kurang happy.
Jawaban Airlangga soal koalisi kembali ditegaskan Airlangga dalam konferensi pers usai pertemuan tertutup itu.
"Tadi disampaikan Pak Prabowo bahwa kita punya banyak kesamaan. Dan tentu dalam konteks-konteks yang kita bicarakan adalah konteks parlemen, dalam konteks lain tentu domainnya Pak Presiden, Pak Jokowi," kata Airlangga seusai pertemuan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (15/10).
Pertemuan Prabowo dengan Airlangga dan jajaran pengurus Golkar merupakan bagian safari politiknya ke ketum parpol pendukung Jokowi. Kunjungan itu hanya berselang sehari usai Prabowo sowan ke rumah Ketum NasDem Surya Paloh. Sejumlah sumber menyebut Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad berperan merancang teknis pertemuan dengan anggota DPR dari Fraksi Golkar Adies Kadir.
Sowan Prabowo diharapkan dapat membuka jalan agar Golkar menerima Gerindra di barisan koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Dari parpol yang mengusung Jokowi sejak awal, Golkar, NasDem, PKB merupakan barisan yang keras menolak masuknya Gerindra ke koalisi apalagi kabinet.
Manuver yang dilakukan Prabowo dengan sowan ke Anggrek Slipi tak mengurangi resistensi partai-partai pengusung awal Jokowi, Golkar, NasDem, dan PKB. Ketiganya relatif lebih keras menyuarakan penolakan dibandingkan PDIP atau PPP.
Ketua DPP Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, idealnya Gerindra tetap berada di luar koalisi Jokowi. Ace menyinggung bagaimana partai-partai yang sejak awal mendukung sudah berdarah-darah memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Saat di awal perjuangan pemenangan pilpres, kata dia, tak satupun partai mengajukan portofolio kabinet.
Sementara itu, di saat kampanye kubu Prabowo membawa konsep dan narasi kampanye yang berseberangan jauh dengan Jokowi. Hal ini telah membuat masyarakat terpecah bahkan hingga saat ini. Tak hanya itu, lanjut Ace, kubu Prabowo tak langsung menerima hasil pemilu.
“Mesti ada sujud syukur dulu, kerusuhan dulu, proses MK dulu dan ini membuat masyarakat terpolarisasi hingga saat itu. Kalau memang berniat untuk gabung, proses-proses ini kan tak perlu terjadi,” kata Ace kepada kumparan, Kamis (17/10).
“Sekarang setelah seluruh proses politik selesai, tiba-tiba mereka datang dan membawa konsep baru,” lanjut dia.
Konsep baru soal ketahanan pangan dan energi justru membuat Golkar makin resisten. Sebab, sebagai pendatang baru, Gerindra membuat konsep padahal parpol koalisi dan Jokowi-Ma’ruf sudah punya konsep yang tertuang dalam visi misi. “Masa kita harus menyesuaikan lagi konsep kita,” kata Ace.
Alasan lain, Golkar menilai fungsi check and balances tetap harus dijalankan. Menurut Ace, sungguh tak sehat jika tak ada penyeimbang atau pengkritik dalam pemerintahan. Ace juga khawatir, masuknya bekas kompetitor di pilpres hanya membuat koalisi Jokowi-Ma’ruf tak solid.
“Kita punya pengalaman, ada beberapa partai yang dulu tak menjadi bagian dari pemerintahan tapi kemudian masuk. Tapi setelah masuk, posisinya masih tetap kayak oposisi. Padahal, pemerintahan Jokowi ini butuh dukungan yang solid,” kata dia.
Golkar juga menyinggung pengalamannya terdahulu di Pilpres 2014. Di Pilpres 2014, Golkar mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Setahun setelah Jokowi-Jusuf Kalla dinyatakan sebagai pemenang, Golkar merapat bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun, Golkar baru mendapat kursi menteri setahun setelah merapat yaitu 2016 saat Airlangga menjadi Menteri Perindustrian untuk menggantikan Saleh Husin.
“Jadi tidak bisa ujuk-ujuk, kami saja dulu menunggu 2 tahun (sejak pilpres) baru dapat kursi menteri,” kata Ace.
Sebagai catatan, politikus senior Golkar Luhut Pandjaitan berseberangan dengan partainya di 2014. Ia mendukung Jokowi-Jusuf Kalla sementara Golkar mendukung Prabowo-Hatta Rajasa. Di awal pemerintahan, Luhut dipilih Jokowi menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Di sisi lain, Gerindra memilih pasrah. Kepada Jokowi toh Prabowo sudah menyampaikan menerima apapun keputusannya soal koalisi. Prabowo menyatakan siap membantu di pemerintahan jika dibutuhkan.
“Kalau kita tidak masuk kabinet, kami akan tetap loyal di luar sebagai check and balances, sebagai penyeimbang. Karena Indonesia tidak ada oposisi,” ujar Prabowo.
Saat rapat kerja nasional (Rakernas) Gerindra di Hambalang, Kamis (17/10), Prabowo memberikan penjelasan kepada ribuan kadernya soal keinginan bergabung dengan koalisi Jokowi. Saat itu, Prabowo sadar betul, Gerindra masih terbelah dua, ada yang setuju gabung dengan Jokowi dan ada yang masih menentang.
Prabowo menjelaskan dengan menceritakan kisah mantan presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Selama bertahun-tahun, Lincoln yang berasal dari Partai Republik bersaing dengan politikus senior separtainya William H Seward. Saat Lincoln terpilih jadi Presiden, ia justru menunjuk Seward menjadi menteri luar negeri atau posisi ketiga tertinggi di pemerintahan.
Prabowo juga bercerita soal Mao Zedong yang memiliki rival yaitu Deng Xiao Ping. Setelah Zedong berkuasa, Deng Xiao justru dipilih menjadi Sekjen Partai Komunis Cina. Mao meminta agar Deng melupakan perselisihan keduanya dan saling bekerja sama membangun RRT.
Di akhir pidatonya saat rakernas, Prabowo meminta kadernya juga tak menekan-nekan Jokowi agar menerima Gerindra masuk koalisi. Prabowo kemudian menegaskan kembali sikap Gerindra terkait koalisi: siap berkoalisi jika konsep mereka diterima Jokowi atau jika tidak, tetap membantu pemerintah meski berada di luar.
"Jangan ikut arahan gendang, arahan media. Keputusan ada di tangan Presiden. Jadi kita jangan juga membebani dia. Dia akan ambil keputusan dengan ketenangan jiwa," ujar Prabowo.