Soal GBHN, Jangan Ada Agenda Terselubung Presiden Dipilih MPR

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi. Foto: Facebook/@Veri Junaidi

Wacana PDIP menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan mengamandemen UUD 1945, tak bisa dilepaskan dari kekhawatiran turut mengembalikan peran MPR dalam memilih dan memberhentikan presiden.

Padahal, menurut Ketua KoDe Inisiatif, Veri Junaidi, Pilpres 2024 merupakan momen terbaik bagi negara untuk mendapatkan tokoh baru dalam proses pemilihan calon kepala negara secara demokratis.

"Kami menyayangkan soal gagasan-gagasan yang amandemen ini endingnya justru pada pemilu dipilih tidak langsung. Karena apa, 2024 momen baik bagi bangsa untuk mendapatkan tokoh-tokoh politik baru, muda. Sudah berapa periode kita dihadirkan pada tokoh politik yang 4L 'lo lagi, lo lagi'," ujar Veri dalam diskusi 'Amandemen Konstitusi, Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa' di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Veri menganggap ada agenda terselubung dalam amandemen kelima UUD 1945, karena bagi parpol presiden lebih baik dipilih oleh MPR.

"Soal wacana pemilihan presiden tidak langsung dalam agenda terselubung amandemen konstitusi. Ketika muncul gagasan ide baik akan ada tokoh baru udara segar dalam perpolitikan kita, tapi justru kita berpikirnya paling tidak elite politik itu berpikirnya presiden dipilih MPR karena MPR sebagai lembaga tertinggi," kata dia.

Selain itu, kata Veri, rencana menghidupkan GBHN kemungkinan menjadi strategi untuk mengontrol pemerintahan saat ini melalui MPR, jika MPR ditetapkan sebagai lembaga tinggi seperti era orba.

"Ini juga bisa jadi cerminan bagaimana bayangan kita soal Jokowi yang kelihatannya susah diatur sampai-sampai ada ketua partai yang harus menyampaikan dalam ruang terbuka meminta calon menteri. Nah, ini menurut saya kalau misalnya Jokowi bisa diatur enggak akan mungkin permintaan itu disampaikan di ruang publik," kata dia.

"Jadi ada keinginan untuk kemudian mengontrol presiden terpilih ya, tadi soal teori sudah disampaikan bagaimana relasi pemerintah dengan DPD dan DPR menurut saya sangat logis kalau melihat kondisi politik yang betul saat ini," ujarnya.