Soal PAN dan Demokrat, Golkar Dorong Koalisi di Parlemen

12 Juni 2019 11:27 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto memberikan pidato politiknya saat Kampanye Akbar Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimajaama
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto memberikan pidato politiknya saat Kampanye Akbar Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimajaama
ADVERTISEMENT
Sejumlah partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf mulai terbuka untuk menerima anggota baru yang saat ini masih tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Misalnya Golkar yang menilai penambahan anggota baru di koalisi justru akan memperkuat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
ADVERTISEMENT
Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, fokus penambahan anggota baru adalah untuk koalisi di parlemen.
"Kalau dari partai sih cair. Hanya selalu kita melihat ke depan, didukung super mayoritas lebih bagus. Nah tentu dengan terbukanya dialog dengan partai-partai yang akan menambah di parlemen itu selalu baik," kata Airlangga usai menghadiri pelantikan Gubernur-Wagub Lampung terpilih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/9).
"Yang paling penting kalau kita lihat secara politik kan di parlemen. Nanti kalau politik mendorong parlemen yang kuat," jelasnya.
Belakangan PAN dan Demokrat santer diberitakan akan merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Sebab, kedua partainya ini sudah memberikan selamat kepada Jokowi dan memilih cara berbeda dengan koalisi pengusung Prabowo-Sandi lain, Gerindra dan PKS yang masih menentang hasil perhitungan KPU.
ADVERTISEMENT
Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah beberapa kali bertemu dengan Jokowi.
Kendati demikian, Airlangga enggan menyatakan sikapnya terkait koalisi baru di eksekutif. Misalnya membuka peluang partai-partai baru itu mendapatkan jatah kursi menteri.
"Ya kabinet kan ada dari unsur partai pendukung, profesional, nah banyak ruang yang bisa dibahas," jelasnya.
Dia menegaskan bahwa keputusan terkait posisi menteri akan diputuskan oleh Presiden Jokowi.
"Nah itu kan belum terjadi, jadi tunggu Pak Presiden. Tentu kalau eksekutif, prerogatif presiden," jelasnya.
Adapun, terkait dengan usulan Dewan Pakar Partai Golkar soal kandidat menteri, Airlangga menegaskan akan disampaikan langsung ke Presiden Jokowi agar bisa diterima.
ADVERTISEMENT
"Kita nanti sampaikan ke presiden langsung, " tandasnya.