Soal Perda Agama, JK Nilai Ibadah Tak Perlu Diatur Pemerintah

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Kedubes Belgia (Foto: Dok, Jeri Setwapres)

Sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak usulan Perda Agama di sejumlah wilayah diamini oleh Wapres Jusuf Kalla. JK menilai harusnya pemerintah tak mengatur hal-hal yang terkait ibadah seseorang.

Sebab, persoalan ibadah sudah diatur hukum agama.

"Perda agama itu apa, yang mana? Agama itu yang wajibnya, itulah aqidah, ibadah, muamalah. Aqidah itu hanya keyakinan kan, tidak perlu ada atuannya. Ibadah juga tidak perlu ada aturannya," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/11).

JK mencontohkan salat atau puasa tidak memiliki aturannya. Lalu, ia mempertanyakan bagaimana bentuk regulasi jika zakat atau haji harus diatur oleh pemerintah.

"Salat, puasa kan tidak ada aturannya. Hanya zakat diatur untuk bagaimana orang bayar zakat, mengurangi pajak," jelasnya.

"Kalau haji itu bagaimana ngaturnya, bayarnya, kalau orang mau naik haji. Tidak ada yang menyangkut itu," ujar JK.

JK menilai, hal-hal yang berkaitan dengan sikap atau perilaku yang bertentangan dengan hukum agama sudah diatur di Alquran. Sehingga, Alquran sudah cukup untuk mengatur perilaku umat.

"Tidak usah ada perda, karenaa Al-Quran mengatakan tidak boleh. Lebih tinggi dari perda kan," tutupnya.

Penolakan soal Perda Agama dilontarkan oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie. Menurut dia, ada beberapa perda agama yang membatasi kebebasan seperti cara berbusana siswa di sekolah tertentu. PSI berkomitment akan menolak ini jika nanti lolos ke parlemen.

"Adanya banyak perda yang arahnya membatasi kebebasan orang, membatasi kebebasan berbusana, memaksa siswa-siswa memakai busana tertentu padahal itu sekolah negeri, " kata Grace kepada wartawan, Senin (12/11).