Soal Revisi UU KPK, Komitmen Pemberantasan Korupsi Jokowi Diragukan

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Penolakan terhadap revisi UU KPK datang dari berbagai pihak, termasuk dari mahasiswa yang menamakan diri Konsolidasi Mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD).

Perwakilan Konsolidasi Mahasiswa UNPAD, Lutfhi, mengatakan ada empat poin krusial yang dapat melemahkan KPK. Empat poin itu yakni keberadaan Dewan Pengawas KPK, aturan penyadapan, kewenangan penghentian penyidikan perkara (SP3), dan status pegawai KPK yang menjadi ASN.

"Dari revisi itu kita lihat ada potensi pelemahan KPK," kata Lutfi saat dikonfirmasi, Minggu (15/9).

Ia menyatakan, KPK merupakan amanat reformasi. Sehingga apabila upaya pelemahan KPK melalui revisi UU tetap dilanjutkan, maka DPR dan pemerintah telah mengkhianati amanat reformasi itu. Terlebih, KPK dinilai sebagai satu-satunya lembaga yang dipercaya masyarakat sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ilustrasi KPK. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Sehingga jika Jokowi dan DPR tetap melanjutkan pembahasan revisi UU KPK, komitmen pemberantasan mereka diragukan.

"Kami sebagai mahasiswa tidak mempercayai komitmen Pemerintahan Joko Widodo beserta anggota DPR Indonesia dalam memberantas korupsi apabila revisi UU KPK terus dilanjutkan," ujar Lutfi.

Lutfi meminta agar Jokowi dan DPR mendengarkan aspirasi masyarakat yang meminta revisi UU KPK dihentikan.

"Kami sebagai mahasiswa akan bergerak dan tidak akan diam, apabila mosi tidak percaya ini tidak dihiraukan pihak-pihak terkait khususnya pihak pemerintah," tegasnya.