Soekarwo Lantik 12 Kepala Daerah: Penuhi Janji Politik 3 Bulan Pertama

Gubernur Prov Jatim Dr.H.Soekarwo berikan tanda penyematan pada 12 kepala daerah terpilih di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (24/9/18). (Foto: Phaksy Sukowati/kumparan)

Gubernur Jawa Timur Soekarwo resmi melantik 12 kepala daerah terpilih Pilkada Serentak 2018 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (24/9). Pada kesempatan itu, Soekarwo memberi sejumlah wejangan pentingan kepada para bupati dan wali kota yang dilantiknya.

Soekarwo mengingatkan mereka untuk memenuhi janji-janji politik dalam memimpin daerahnya masing-masing.

"Seluruh kepala daerah yang dilantik agar memenuhi janji-janji politik terhadap masyarakat, juga harus berkomitmen membangun Jatim," ucap Pakde Karwo --sapaan akrab Soekarwo-- dalam sambutannya.

Ia secara tegas meminta para kepala daerah yang baru dilantik untuk memenuhi janji politiknya dalam waktu tiga bulan. Menurutnya, cara yang harus dilakukan adalah wajib memasukkan program yang dijanjikan kepada masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Ya paling lambat tiga bulan setelah pelantikan program digodok," kata Pakde Karwo.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (Foto: Phaksy Sukowati/kumparan)

Sebagai langkah awal, Pakde Karwo meminta koordinasi dengan instansi lainnya juga harus ditingkatkan, seperti dengan pimpinan dan anggota DPRD di wilayahnya masing-masing.

Seluruh bupati dan wali kota juga harus membuat kebijakan strategis bersama DPRD, mulai dari menyusun APBD murni maupun perubahan. Menurutnya, hal-hal yang terkait dengan kebijakan anggaran sangat penting dan tak terpisahkan, karena siklus anggaran (budget cycle) harus sesuai dengan yang ditetapkan UU.

"Saya ingatkan juga segera laksanakan pembangunan sesuai visi misi Presiden dan Gubernur, agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi," ujarnya.

Di akhir, Pakde Karwo juga mengimbau agar seluruh kepala daerah terpiluh untuk menerapkan sistem transparansi di seluruh aspek, mulai dari pengelolaan keuangan hingga peningkatan pelayanan publik.

"Untuk korupsi ini ada penekanan sangat penting. Karena ini soal integritas seorang pemimpin, apalagi Jatim ini paling tinggi terkena kasus," pungkasnya.