Soekarwo Minta SBY Dukung Jokowi, Demokrat Masih Belum Ada Keputusan

Ferdinand Hutahahean, tim hukum SBY (Foto: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan/kumparan)

Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Soekarwo mengusulkan agar jajaran Dewan Pimpinan Pusat dan Majelis Tinggi mempertimbangkan mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019. Hal ini berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang telah diselenggarakan beberapa waktu lalu.

Merespons hal itu, Kepala Divisi Advokasi DPP Demokrat Ferdinand Hutahean cukup menyesalkan pernyataan dari Soekarwo. Sebab, hasil rakorda harusnya bersifat rahasia dan langsung disampaikan ke Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jadi begini ya, ini memang kesannya jadi simpang siur atas hasil pemungutan suara kader di DPD Jatim. Awalnya hasil Rakorda tidak untuk dipublikasi tapi dilaporkan kepada DPP dalam hal ini Ketua Umum," ujar Ferdinand ketika dihubungi, Senin (23/7).

Ferdinand membenarkan bahwa kader-kader di Jatim mayoritas menginginkan Demokrat mendukung Jokowi. Tetapi, ada juga hasil dari daerah lain yang juga perlu dipertimbangkan seperti di Jawa Barat yang mayoritas ingin Demokrat mendukung Prabowo.

Bahkan, hasil rakorda yang masuk ke DPP, lebih banyak yang menginginkan mendukung Prabowo di Pilpres 2019. Meski demikian, semua aspirasi yang masuk sedang digodok dan akan segera diputuskan,

"Jawa Timur kemudian menghasilkan suara lebih mendukung Jokowi. Sebelumnya Jawa Barat mendukung Prabowo. Di DPP unggul prabowo. Inilah dinamika demokrasi di Demokrat. Suara kader didengar. Diharapkan suara seluruh daerah masuk secepatnya karena akan dijadikan bahan pertimbangan untuk arah koalisi. Itulah yang terjadi, jadi tidak ada yang aneh atau luar biasa," ungkapnya.

Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)

Senada dengan Ferdinand, Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon juga menyampaikan hasil rakorda merupakan pilihan kader Demokrat di masing-masing daerah. Tetapi, ia berharap para kader untuk mematuhi AD/ART partai, bahwa yang memutuskan sikap resmi koalisi di Pilpres 2019 adalah Majelis Tinggi.

"Berpulang ke AD/ART, yang akan memutuskan sikap resmi partai terkait pilpres ini adalah Majelis Tinggi. Semua masukan dari DPD yang beragam ini akan digodok disana untuk nantinya menjadi keputusan resmi. Terkait sikap resmi Demokat di pilpres ini mari kita tunggu putusan Majelis Tinggi di sidang berikutnya," pungkas Jansen.