Sri Mulyani akan Tambah CCTV untuk Cegah Korupsi di Kemenkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara terkait tertangkapnya seorang oknum PNS Kemenkeu dalam OTT KPK, Yaya Purwanto. Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan di Kemenkeu ini, diciduk dalam kasus suap yang melibatkan anggota DPR Komisi XI Amin Santono dari Fraksi Demokrat.

Dalam jumpa pers yang digelar di gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (7/5), Sri tak mengerti kenapa masih ada saja oknum yang terjerat korupsi. Padahal, satu dekade sudah Kemenkeu berusaha keras untuk menanamkan integritas di lingkungan kementerian tersebut.

"10 Tahun lalu saya mendengar izin dan usaha membersihkan Kemenkeu, kita lakukan banyak sekali reformasi. Proses-proses, prosedur kita ubah gunakan IT dan online, interaksi dan pertemuan dalam pengurusan anggaran tak perlu perseorangan dan harus hadir termasuk daerah," kata Sri.

Yaya Purwanto di KPK (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Dia mengaku kecewa dengan oknum yang melakukan korupsi dan mencoreng nama serta integritas yang berusaha dipertahankan Kemenkeu.

"Saya kecewa, dengan reformasi sudah dilakukan dan upaya transparansi, sudah diintroduksi proses bisnis yang lebih open, kurangi interaksi Kemenkeu di dalam pihak-pihak pengurusan negara, masih ada oknum yang melihat kesempatan," tegas Sri.

Kejadian ini membuat Sri harus memutar otak agar korupsi tak lagi menjangkiti kementerian yang dia pimpin. Salah satunya dengan melakukan evaluasi dari sisi tata kota, bisnis, proses dan tingkah laku di Kemenkeu.

"Banyak jajaran Kemenkeu mayoritas bersih, saya tidak rela. Yang melakukan pengkhianatan pada tata nilai kelola yang tidak baik tidak hanya menguntungkan diri sendiri tapi juga mencederai Kemenkeu," jelas Sri.

Sri juga akan menambahkan jumlah pemasangan CCTV di sejumlah kantor di Kemenkeu. Hal ini merupakan salah satu upaya Kemenkeu untuk membuat sistem yang terbuka.

"Kita akan memasang CCTV di Direktorat Jenderal. Supaya kita tahu siapa yang datang bawa amplop. Tanpa membuat suasana kantor dengan penuh curiga. Kantor bukan hanya masalah gaji, tetapi sistem yang terbuka," pungkasnya.