Sri Mulyani: APBD untuk Memuaskan Masyarakat, Bukan Birokrat

Sri Mulyani dalam Rakornas Kepegawaian. (Foto: Edy Sofyan/kumparan)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung soal besarnya anggaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggerus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selama ini anggaran PNS digunakan untuk membayar gaji, tunjangan hingga perjalanan dinas.

Adapun belanja pegawai menurut Sri Mulyani cukup besar porsinya dalam APBN dan APBD. Ia merinci, dalam APBN 2017 senilai Rp 2.080 triliun, anggaran pegawai dan operasional menembus Rp 1.513 triliun, di mana belanja pegawai mencapai Rp 1.343 triliun, belanja barang 296,6 triliun, dan belanja modal Rp 194,3 triliun.

"Ini menunjukkan belanja pegawai mencapai 26,1 persen dari total belanja pemerintah pusat atau seperempat anggaran dipakai untuk bayar gaji dan tunjangan bagi para pegawai dan birokrat," ungkap Sri Mulyani saat Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian dengan ribuan PNS yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (10/5).

Bahkan menurut dia, anggaran belanja pegawai di daerah persentasenya jauh lebih besar. Dari 131 daerah kabupaten/kota memiliki rasio belanja pegawai dan tunjangan terhadap total belanja daerah di atas 50 persen.

"Jadi APBD-nya hanya untuk belanja pegawai. Pertanyaan masyarakat, apakah mereka telah melayani masyarakat dengan baik? Apakah tidak ada cara lebih baik bagi Pemda untuk belanjakan APBD-nya? Jangan lupa APBD itu untuk memuaskan masyarakat bukan birokrat," singgung Sri Mulyani.

Sejumlah PNS di Aceh Utara sedang berbincang (Foto: Rahmad/Antara)

Untuk itu, ia berharap dengan adanya Rakornas ini, para PNS bisa mencari solusi agar belanja negara dan daerah yang diprioritaskan untuk belanja pegawai bisa digunakan dengan lebih efisien dan akurat.

"Kumpul di tempat ini jangan hanya sebagai tempat untuk menghabiskan biaya perjalanan Anda. Jangan sampai alokasinya belanja negara salah, dan buang-buang uang negara. Gunakan fasilitas secara bijaksana untuk masyarakat dan negara, bukan pribadi," lanjut Sri Mulyani.

Terkait rasio belanja pegawai yang cukup besar untuk APBD di sejumlah daerah, Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo sudah meminta dilakukan kajian ulang. Ini dilakukan agar penyaluran anggaran bisa lebih tepat sasaran ke sektor-sektor yang produktif.

"Pemerintah sudah melihat hal ini dan meminta untuk Kementerian Dalam negeri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendorong Pemda dalam APBD-nya untuk fokus dalam melayani masyarakat dan pembangunan," pungkasnya.