Sudah Gandeng Ma'ruf Amin, Jokowi Heran Ada Isu Kriminalisasi Ulama

Peserta dari Rakernas Relawan Bravo 5 berburu selfie foto bersama Capres no urut 1 Joko Widodo. (Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan)

Calon presiden nomor urut 01, Jokowi, heran isu kriminalisasi ulama tetap menghantam dirinya dan cawapres Ma'ruf Amin. Padahal, Ma'ruf merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain itu, Jokowi menuturkan, tiap hari dirinya dan Ma'ruf kerap bertemu dengan ulama dari berbagai daerah. Untuk itu, Jokowi menyebut isu ini tidak logis meski terus diangkat. Hal itu disampaikan Jokowi saat hadir di Rakernas I Bravo-5 di Putri Duyung Cottege, Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/12).

"Terakhir mengenai kriminalisasi ulama. Bagaimana mungkin yang pertama, cawapres kita ini adalah ulama yang paling, paling atas bener, Pak Kiai Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Sudah begitu isu-isu seperti ini masih berani keluar kriminalisasi ulama," kata Jokowi.

"Kita ini tiap hari ketemu ulama, tiap hari ke pondok ketemu ulama, tiap hari masuk ke pondok. Ini isu-isu nggak logis tapi diangkat-angkat terus," lanjut dia.

Capres Jokowi bertemu Kader dan Relawan Jokowi-Ma'ruf di Palembang, Sumsel. (Foto: Dok. Agus Suparto)

Sehingga, Jokowi menyebut rakyat menjadi percaya isu kriminalisasi ulama sebagai sebuah kebenaran. Jokowi pun meminta kepada Bravo-5 untuk menjelaskan secara gamblang dan jelas kepada masyarakat soal kriminalisasi ulama.

"Tolong ditanyakan siapa yang dimaksud ulama yang terkena kriminalisasi, langsung to the point aja," ucap Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini seakan-akan membantah isu mengenai pelaporan Habib Bahar bin Smith merupakan kriminalisasi ulama. Jokowi lalu minta Bravo-5 untuk menjelaskan ke masyarakat kenapa ulama ada masalah dan bisa tersangkut kasus hukum. Padahal kalau gubernur terkena kasus hukum tak ada kriminalisasi gubernur.

"Menteri yang terkena masalah dengan hukum, harus berhadapan dengan hukum. Kok enggak ada gubernur yang menyampaikan kriminalisasi atau anggota DPR yang terkena masalah hukum berhadapan dengan hukum, enggak ada kriminalisasi," tuturnya.