Survei UGM: Pulau Jawa Paling Banyak Percakapan Golput di Medsos

Ilustrasi golput Foto: Herun Ricky/kumparan

Hasil penelitian Laboratorium Big Data Analytics Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), menyebut percakapan soal golput di pemilihan umum 2019 paling banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Percakapan itu berdasarkan analisis di media sosial.

"Pemetaan isu golput berdasarkan sebaran geografis bersifat Jawa sentris," ujar peneliti Big Data Analytics Departemen Politik dan Pemerintah UGM Arya Budi, Senin (25/2). "Analisis ini dilakukan dalam kurun waktu 27 Januari 2019-19 Februari 2019".

Metode analisis ini menggunakan programming interface Twitter. Hasilnya menunjukkan ada 2.840 percakapan soal golput di sosial media berlogo burung biru itu.

Posisi pertama percakapan golput terbanyak berada di Jawa Barat (21,60%), disusul DKI Jakarta (14,94%), dan Jawa Timur (14,64%). Arya mengatakan tingginya percakapan di daerah-daerah tersebut disebabkan dua hal.

Pertama, kata dia, karena adanya selebtweet."Yang secara sengaja atau tidak memulai perbincangan. Misalnya akun (Twitter) dengan jumlah pengikut atau jutaan," ujar Arya.

Kemudian yang kedua adalah masifnya isu golput di media sosial karena momentum politik. "Misalnya ketika debat calon presiden. Hal ini sebagaimana terlihat pada tanggal 18 Februari 2019 atau satu hari setelah debat pilpres kedua," ujar dia.

Arya mengatakan dari total percakapan itu, 9,5 persen di antaranya sengaja ditujukan untuk kampanye golput, atau 2 dari 10 percakapan tentang golput adalah ajakan kepada orang untuk tidak memilih pada Pilpres 2019.

"Titik tertinggi daerah yang teridentifikasi dengan sengaja mengkampanyekan golput tertinggi Jakarta (20 percakapan), Jawa Barat (17 percakapan) dan Jawa Tengah (12 percakapan)," ujar dia. "Di sisi lain, terdapat akun yang dibuat khusus untuk berkampanye golput."

Arya berharap hasil temuan lembaganya itu ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu. Dia juga menyinggung kepada peserta pemilu untuk mengajak warga memilih pada pemilu 2019.

"Hal ini penting karena selain akan munculnya problem legitimasi, pemilu hanya akan dinikmati elit jika publik memilih diam di rumah," ujar Arya.