Tanggal Pertemuan Pemimpin Korut-Korsel Telah Ditetapkan Pada 27 April

Pertemuan pejabat Korut-Korsel. (Foto: Korea Pool/Yonhap via REUTERS)

Pejabat Korea Utara dan Korea Selatan akhirnya sepakat untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi kedua pemimpin pada 27 April mendatang. Ini akan menjadi pertemuan ketiga yang pernah dilakukan kedua Korea sejak berakhirnya perang pada 1953.

Diberitakan Reuters, penetapan tanggal pertemuan antara Kim Jong-un dan Presiden Korsel Moon Jae-in diperoleh dalam rapat pejabat tinggi kedua negara di desa gencatan senjata Panmunjom di perbatasan, Kamis (29/3). Dibahas juga rencana pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang rencananya akan dilakukan pada Mei, namun tanggalnya belum ditetapkan.

Ini akan menjadi pertemuan yang ketiga sepanjang konflik kedua negara sejak berakhirnya Perang Korea pada 1953 dengan gencatan senjata. Sebelumnya pertemuan yang diikuti pemimpin kedua negara terjadi pada 2000 dan 2007.

Pertemuan kedua pemimpin akan membahas perdamaian yang tidak kunjung tercipta.

Kunjungan Rahasia Kim Jong-un ke China (Foto: KCNA/via Reuters)

Menteri Persatuan Korea Cho Myoung-gyun yang jadi ketua delegasi Korut mengaku tidak tahu apakah salah satu agendanya adalah pelucutan senjata nuklir Korut. Pejabat dua negara akan bertemu lagi pada 4 April mendatang, membicarakan rincian pertemuan kedua pemimpin nanti. Yang akan dibahas dalam pertemuan berikutnya adalah soal keamanan, staf, dan rilis media pada KTT.

"Kedua pihak sepakat mempersiapkan KTT agar tercipta diskusi yang tulus dan ikhlas. Jika diperlukan, kami akan melanjutkan diskusi soal agenda KTT dalam pertemuan lanjutan bulan April," kata Cho.

Jelang pertemuan bulan depan, Kim Jong-un melakukan perjalanan rahasia ke China. Ini adalah perjalanan luar negeri pertama Kim Jong-un sejak menggantikan mendiang ayahnya memimpin Korut pada 2011.

Dalam pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kim Jong-un berjanji melakukan denuklirisasi. Ini tentu berita baik, karena nuklir Korut yang selama ini jadi ancaman bagi negara tetangga dan sasaran sanksi serta embargo Dewan Keamanan.