Tarif MRT Belum Putus, Anies Tak Berniat Minta Subsidi ke Pemerintah

Presiden Joko Widodo mencoba MRT Jakarta Foto: Biro Pers/Muchlis

Moda Raya Terpadu (MRT) Fase I Bundaran HI-Lebak Bulus segera diresmikan meski pembahasan soal tarif belum juga final. Tapi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan tidak akan meminta bantuan tambahan subsidi ke pemerintah pusat. Sebab, kata Anies, MRT memang bisa dimanfaatkan oleh semua warga negara.

“Sebetulnya (subsidi pemerintah pusat) tidak, karena ini (MRT untuk) semua (warga),” kata Anies di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu, (20/3).

Petugas keamanan berjaga saat uji coba pengoperasian MRT (Mass Rapid Transit) fase I koridor Lebak Bulus - Bundaran HI di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Kamis (28/2). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Untuk itu, Anies sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo mengenai kebutuhan Jakarta terkait transportasi yang terintegrasi dengan wilayah Jabodetabek. Hal itu, menurut Anies, berguna untuk menyambungkan MRT dengan moda transportasi umum lainnya. Dengan tersambungnya transportasi tersebut, maka subsidi yang diberikan juga cukup satu subsidi untuk semua moda transportasi.

“Lalu dari sisi kami, ini kan bicara subsidi, subsidi itu diberi, diberikan bukan untuk tiap-tiap moda tapi untuk keseluruhan sistem. Jadi satu kesatuan. Kita sedang bergerak menuju integrasi. Saya katakan kata kuncinya integrasi,” ujar Anies.

Kereta MRT Jakarta. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

“Dan Pak Presiden menyetujui, lalu Pak Presiden katakan 'kita jalankan integrasi itu, setuju'. Dengan begitu nanti ketika kita bicara subsidi, tidak terlalu khawatir lagi soal naiknya apa, subsidinya berapa, karena subsidi itu sudah menjadi satu kesatuan,” tambahnya.

Suasana di Depo kereta MRT (Ratangga) di Lebak Bulus, Jakarta. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Lebih lanjut, Anies mengungkapkan banyak kerugian karena kemacetan di Jakarta. Sehingga perlu diatasi salah satunya dengan transportasi terintegrasi. Ia menegaskan tidak begitu memperhitungkan besaran subsidi yang diberikan kepada transportasi umum termasuk MRT karena dianggap sebanding untuk mengatasi permasalahan kemacetan.

“Jadi subsidi yang kita berikan bila dia bisa mengurangi kemacetan maka kita memberikan penghematan perekonomian yang sangat besar. Sehingga tidak menjadi relevan lagi baik warga DKI atau bukan karena yang terjadi kemacetan di wilayah DKI ongkosnya ditanggung oleh masyarakat di DKI. Dan perlu saya beri catatan, ya, siapapun naik ini, orang Indonesia dia adalah warga negara Indonesia,” terang Anies.