Temui JK, Kelompok Mahasiswa Kristen Bahas Terorisme dan Tol Laut

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ketua GMKI Sahat Martin Philip Sinurat menjelaskan pertemuan turut membahas sejumlah aksi teror yang belakangan terjadi.

Menurut Sahat, pihaknya memberikan sejumlah masukan soal sejumlah aksi terorisme yang terjadi.

"Kami menyampaikan beberapa pokok pikiran, yang pertama kita merespons bagaimana peristiwa radikalisme dan khususnya terorisme yang terjadi di beberapa minggu terakhir ini sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya masyarakat kita di Surabaya, tapi juga di seluruh Indonesia," kata Sahat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (17/5).

Martin mengatakan GMKI terus mendukung pemerintah dalam menanggulangi terorisme. Ia menambahkan, aksi teror terjadi lantaran adanya penyampaian pemahaman yang salah oleh kelompok tertentu.

"Memang ada doktrin-doktrin ideologi yang salah diajarkan oleh sekelompok, mungkin oknum-oknum (tertentu)," kata Sahat.

"Pemerintah dan semua lembaga-lembaga negara, seperti lembaga agama, lembaga pendidikan, juga ormas-ormas (perlu) untuk bisa bersikap tegas terhadap anggota-anggotanya untuk memastikan anggota dan pengurus dari setiap lembaga ini yang berpikiran radikal," imbuhnya.

Kepada GMKI, JK menyampaikan bahwa terorisme bukan hanya persoalan Indonesia saja. Permasalahan terorisme berkaitan dengan faktor dari sejumlah negara lain yang mengalami konflik.

"Terorisme ini memang tidak hanya terkait dengan persoalan internal negara Indonesia saja, tapi sudah berkaitan juga faktor eksternal seperti adanya negara-negara gagal yang kemudian orang-orang Indonesia datang ke sana seperti Afghanistan, Suriah, dan lain-lain," kata Sahat, menirukan JK.

Selain membahas terorisme, GMKI juga menyoroti soal perkembangan tol laut. Sahat mengatakan saat ini tol laut masih terkendala ketidaksiapan daerah dalam menjual barang-barang komoditasnya ke daerah lain, seperti Pulau Jawa.

"Ada persoalan yang terjadi bahwa ketika ini bisa berjalan, ternyata di daerah-daerah di luar Jawa belum siap untuk mengirim produk produk barang dan jasa, karena pertanian dan industri yang ada di daerah ini belum siap untuk kemudian menjual produk-produknya di Jawa," paparnya.

"Akhirnya yang terjadi angkutan datang berisi penuh dari Jawa tapi balik ke daerah-daerah tidak bisa menjual produknya, tetap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu bisa terjadi," kata dia.

Kepada GMKI, JK mengatakan pemerintah sedang mengupayakan agar daerah-daerah yang memiliki komoditas yang berpotensi agar bisa dijual di daerah lain. "Ini menurut wakil presiden saat ini sedang diupayakan agar daerah-daerah kita, desa-desa kita bisa memiliki produk-produk lokal yang bisa dijual. Sehingga bisa terjadi pertumbuhan ekonomi dalam proses-poros maritim ini," pungkasnya.