Temui JK, Menkes Bahas Target RI Bebas Tuberkulosis Tahun 2035

14 Agustus 2019 16:38 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Kesehatan Nila Moeloek (kedua kanan) di Kantor Wakil Presiden. Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Kesehatan Nila Moeloek (kedua kanan) di Kantor Wakil Presiden. Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan
ADVERTISEMENT
Menkes Nisa Moeloek menemui Wapres Jusuf Kalla di kantornya, Rabu (14/8). Dalam kesempatan itu, Nila menyampaikan rencana kementeriannya untuk mewujudkan Indonesia bebas tuberkulosis (Tb) di tahun 2035 mendatang.
ADVERTISEMENT
"Targetnya 2030 kita harus eliminasi. Eradikasi (tahun) 2035," kata Nila di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).
Nila mencatat, Indonesia saat ini berada di peringkat 3 penderita tuberkulosis terbanyak setelah China dan India. Ia menyoroti ada sejumlah faktor penyebab berkembangnya tuberkulosis, termasuk lingkungan masyarakat yang kumuh.
"Tuberkulosis ini kan kaitannya kebanyakan dari orang yang tidak mampu, di mana perumahannya itu tidak sehat. Nah ini kita memerlukan, mengingatkan kepada Pemda kepada PUPR bagaimana rumah-rumah ini tidak ada rumah kumuh yang enggak punya ventilasi dan sebagainya," ujar Nila.
"Jadi kita harus ada kerjasama antar kementerian dan juga mungkin di sini karena orang tuberkulosis ini kan mesti bolak-balik ya berobat. Walaupun dia udah gratis dari, mungkin JKN, tapi kan transportnya ke rumah bolak-balik," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Nila berharap ada koordinasi lintas kementerian terkait penanganan permukiman kumuh, guna memberantas tuberkulosis yang ada di Indonesia. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Bambang Widianto mendorong langkah tersebut.
"Ini kan ranah lintas kementerian, bukan hanya Kementerian Kesehatan (saja). Jadi barangkali perlu diangkat ke Pak Wakil Presiden. Jadi kalau cara penanganannya sih, pake metode yang sudah baku di Kementerian Kesehatan. Cuma, ya kita dorong lagi karena memerlukan dukungan dari berbagai macam kementerian lembaga," pungkas Bambang.