Temui Megawati, MPR Semakin Mantap Amandemen UUD 1945

Pimpinan MPR bertemu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Mega, Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (10/10). Foto: Darin Atiandina/kumparan

Sejumlah Pimpinan MPR hari ini, Kamis (10/10), menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Selain untuk menyerahkan undangan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kedatangan para petinggi MPR ini juga bertujuan untuk membahas rencana perubahan Amandemen UUD 1945 terkait GBHN.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan MPR bermaksud meminta masukan dari Megawati terkait perubahan konstitusi negara. Ketum partai berlogo banteng itu dianggap sebagai tokoh senior yang berpengalaman soal urusan konstitusi.

“Kita meminta pandangan berdasarkan pengalaman beliau sebagai presiden ke lima dalam melaksanakan konstitusi, umur konstitusi kita sudah tujuh belas tahun dan beliau sudah mengalami 2 tahun masa transisi,” ujar Bamsoet saat menggelar konferensi pers di Kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

Bamsoet mengemukakan diskusi berlangsung secara hangat dan kekeluargaan. Yang dibahas pun, kata Bamsoet, tidak jauh berbeda dengan pembahasan di MPR.

Bamsoet menegaskan bahwa perubahan terhadap amandemen UUD 1945 sifatnya terbatas. Hanya akan ada beberapa poin-poin tertentu yang akan diubah, misalnya saja soal arah pembangunan ekonomi Indonesia

“Terbatas maksudnya lebih ke perjalanan bangsa kita ke depan di sisi ekonomi, bagaimana kita bisa menciptakan satu hal macam cetak biru atau blue print untuk 50-100 tahun ke depan yang semua mengacu pada satu pokok induk,” ujar Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan blue print ini tujuannya supaya siapa pun pemimpin Indonesia nantinya akan memiliki satu visi dan misi yang sama.

“Presiden, bupati dan wali kota itu harus mengacu pada peta jalan Indonesia yang sudah kita gariskan ke depannya, sehingga manakala ada pergantian-pergantian kepala negara itu blueprint-nya sama, sehingga tidak mulai lagi dari bawah dan bila demikian pembangunan ekonomi kita bisa melejit ke depan,” kata Bamsoet.

Bamsoet memastikan bahwa perubahan amandemen tidak akan mengubah ketentuan soal Presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilihan umum.

Pimpinan MPR bertemu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Mega, Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (10/10). Foto: Darin Atiandina/kumparan

“Tidak (mengubah pemilu), perubahan terbatas itu soal masalah pembangunan ekonomi dalam 50 tahun ke depan,” ujar Bamsoet.

Dalam perubahan, Bamsoet juga memastikan akan mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat.

“Pimpinan MPR seperti yang kemarin sepakat bahwa ruang pembahasan tentang amandemen terbatas kita buka seluas-luasnya kepada masyarakat, kita ingin masyarakat ikut andil untuk memberikan masukan atas konstitusi yang akan kita jalankan ke depan,” tutur Bamsoet.